1 week ago
17
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan penolakannya terhadap sistem pertimbangan teknis (pertek) dan kuota impor yang selama ini dinilai menyulitkan dan memperpanjang rantai distribusi. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pun angkat bicara, menjelaskan arah maksud dari pernyataan itu.
"Jadi gini, kita kan tujuannya tetap swasembada. Sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, barang, baik itu pangan maupun yang lain sebisa mungkin kan kita bisa produksi dalam negeri," kata Sudaryono saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (10/4/2025).
Namun, ia menambahkan, dalam kondisi tertentu, impor tetap dibutuhkan. Di sinilah Presiden Prabowo tak ingin ada permainan kuota yang justru memperpanjang rantai distribusi dan membuat harga tidak efisien.
"Kalau ada kebutuhan impor, itu kan pak presiden tidak mau ada kuota itu maksudnya gini, kuota itu nanti kan yang dikasih ke teman-temannya semua," jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut industri yang membutuhkan bahan baku seperti daging beku. Menurutnya, seharusnya industri yang memang membutuhkan saja yang diizinkan langsung melakukan impor, tanpa harus melalui pihak ketiga yang mendapat jatah kuota khusus.
"Kalau misalnya industri bakso, industri sosis memang perlu impor daging beku dari India, ya dia yang impor. Gak perlu lagi ada pengusaha lain yang dikasih kuota-kuota yang ngatur. Itulah maksudnya di situ," tegasnya.
Kebijakan ini, lanjut Sudaryono, akan membuat proses lebih transparan dan terbuka. Dampaknya, harga akan lebih efisien karena rantai distribusi yang terlalu panjang bisa dipangkas.
"Iya dong, supaya harga baik, supaya tidak panjang rantainya. Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota dia jualan lagi, dijual lagi, baru end-user-nya tuh mungkin turunan ketiga atau keempat. Kan artinya ada penambahan harga," terang dia.
Dengan pemangkasan jalur distribusi, harga pangan impor diharapkan bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.
"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, Sudaryono juga menegaskan, pengusaha atau asosiasi kini bisa mengajukan langsung kebutuhan impornya ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan, tanpa perlu melalui prosedur kuota yang rumit.
"Iya dong, bisa ke Kementan dan Kementerian Perdagangan khususnya ya. Dari situ sehingga efisien, sehingga harga pangan kita, khusus yang impor, turun," ungkapnya.
Meski membuka keran impor, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kemandirian dan produksi dalam negeri. "Kita tetap harus swasembada. Yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan. Ya lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia," pungkasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Prabowo Pastikan Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Baik
Next Article Keyakinan Prabowo: RI Tak Cuma Swasembada, Tapi Lumbung Pangan Dunia
