3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) atas keberhasilannya dalam menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13.255.244.538.149,00 triliun. Uang itu disita aparat dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Dia menegaskan, nilai tersebut memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Menurut dia, uang senilai Rp 13 triliun bisa digunakan untuk merenovasi ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
"Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus," kata Prabowo di Gedung Utama Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Menurut dia, program pembangunan desa nelayan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat ini, pemerintah berupaya untuk memperbaiki dan membangun desa nelayan dengan fasilitas modern dengan target 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026.
"Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, praktik korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) merupakan bentuk penyimpangan terhadap bangsa. Dia mengingatkan, keberhasilan pengembalian uang negara hari ini menjadi salah satu bagian dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya.
"Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan, penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, Kejaksaan, Polisi juga membantu, bea cukai semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp 40 triliun setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun," ujar Prabowo.
