Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Prancis resmi memperketat kebijakan kedaulatan digital dengan melarang penggunaan aplikasi konferensi video asing, seperti Microsoft Teams dan Zoom, di seluruh kementerian. Kebijakan ini mewajibkan aparatur pemerintahan beralih ke aplikasi lokal bernama Visio yang akan diterapkan penuh mulai 2027.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Senin (27/1/2026) dan dilansir dari Euronews, Kamis (29/1/2026), sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan data negara agar tetap berada dalam yurisdiksi nasional. Pemerintah menilai ketergantungan pada infrastruktur teknologi asing berisiko terhadap kerahasiaan informasi publik.
Menteri Pelayanan Publik Prancis, David Amiel, menegaskan keputusan ini diambil sebagai respons atas sejumlah gangguan layanan cloud yang terjadi pada tahun lalu. Menurutnya, perlindungan data menjadi prioritas utama negara, terutama bagi komunikasi internal pemerintahan yang bersifat sensitif.
Selain alasan keamanan, pemerintah juga menyoroti potensi efisiensi anggaran dari penggunaan Visio. Transisi ke aplikasi lokal tersebut diperkirakan dapat menghemat hingga 1 juta euro atau sekitar Rp20 miliar per tahun untuk setiap 100.000 pengguna, seiring dihentikannya pembayaran lisensi mahal kepada perusahaan teknologi asal Amerika Serikat.
Visio sendiri bukan platform baru di lingkungan birokrasi Prancis. Aplikasi ini telah menjalani uji coba selama satu tahun oleh sekitar 40.000 pegawai sipil, dengan hasil dinilai stabil dan aman untuk penggunaan skala nasional.
Secara teknologi, Visio dilengkapi fitur transkrip berbasis kecerdasan buatan (AI) serta sistem identifikasi pembicara yang dikembangkan oleh startup lokal Pyannote. Seluruh sistem dijalankan melalui infrastruktur cloud Outscale, anak perusahaan Dassault Systèmes, yang memastikan 100 persen data tersimpan di wilayah Prancis.
Kebijakan pelarangan Teams dan Zoom ini hanya berlaku bagi aparatur sipil negara dan tidak mencakup masyarakat umum maupun sektor swasta. Perusahaan dan individu di luar pemerintahan masih diperbolehkan menggunakan layanan konferensi video global tersebut.
Ke depan, Visio akan diintegrasikan ke dalam Suite Numérique, ekosistem alat digital pemerintah yang dirancang untuk menggantikan fungsi layanan seperti Gmail dan Slack dalam komunikasi internal kedinasan. Langkah ini menempatkan Prancis sebagai salah satu negara Eropa paling agresif dalam mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan tren Uni Eropa yang semakin ketat dalam regulasi teknologi, termasuk kewajiban penggunaan USB-C pada perangkat elektronik mulai 2026 serta pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Pemerintah Prancis menargetkan proses migrasi dilakukan bertahap hingga implementasi penuh pada 2027, sekaligus memperkuat perlindungan privasi pejabat negara dari risiko pengintaian dan gangguan teknis penyedia global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
