Program Makan Bergizi Gratis Dapat Rp240 Triliun pada 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi pada 2026 yang mencapai Rp229 triliun dan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kenaikan anggaran MBG menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Selain memperbesar dukungan pendanaan, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program agar manfaat yang diberikan dapat berjalan sesuai target.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan belanja negara tahun depan.

"Sekitar Rp240 triliun untuk MBG," katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat.

Masuk dalam Anggaran Pendidikan Rp820,9 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu komponen utama dalam belanja pendidikan yang dialokasikan pemerintah pada RAPBN 2027. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan Rp820,9 triliun untuk sektor pendidikan.

Dari total anggaran tersebut, sebagian dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan MBG yang ditargetkan menjangkau puluhan juta penerima. Program tersebut menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang terus diperluas cakupannya.

Kenaikan alokasi pada 2027 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat dan perluasan pelaksanaan program di berbagai daerah.

Kemenkeu Libatkan Jaringan DJPb untuk Pengawasan

Selain menambah anggaran, Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Purbaya, jaringan DJPb yang telah tersedia hingga tingkat kabupaten dan kota menjadi modal penting untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Petugas DJPb telah melakukan survei ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah guna memantau pelaksanaan program dari berbagai aspek.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta pada Rabu (12/8).

Hasil Pemantauan Dinilai Berjalan Baik

Dari hasil laporan yang diterima Kementerian Keuangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara umum berjalan sesuai harapan. Pemantauan yang dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

Purbaya mengatakan laporan dari berbagai daerah menunjukkan program tersebut dapat dijalankan dengan baik meski pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pemerintah juga terus mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat pada tahun mendatang.

BGN Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan MBG di berbagai wilayah. Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan operasional program.

Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program.

Menurut dia, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan untuk membantu penanganan berbagai persoalan yang mungkin muncul selama pelaksanaan MBG di lapangan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan," katanya.

Sudaryono menambahkan BGN membutuhkan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah agar setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara bersama-sama dan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Target Jangkauan Terus Diperluas

Dengan alokasi anggaran yang meningkat menjadi sekitar Rp240 triliun pada 2027, pemerintah menargetkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau 60,6 juta penerima manfaat. Penguatan pengawasan oleh Kementerian Keuangan serta koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara