2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan intervensi pasar guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran 2026.
Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemerintah setempat terus memantau stok dan harga bahan pangan di pasar rakyat melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendy, memastikan pasokan pangan aman hingga Lebaran.
“Kami pastikan untuk warga Garut hingga Lebaran nanti stok bahan pangan aman,” ujarnya di Garut, Sabtu.
Seluruh pasar rakyat, termasuk Pasar Induk Guntur Ciawitali, masuk dalam pengawasan intensif. Berdasarkan koordinasi dengan Perum Bulog, stok beras di gudang dinyatakan mencukupi. Tercatat sekitar 7.090 ton beras kemasan 50 kilogram dan 12,6 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) siap didistribusikan ke pasar.
Selain menjaga ketersediaan, Pemkab Garut juga mengawasi skema distribusi agar harga tetap stabil. Untuk minyak goreng subsidi MinyaKita, penyaluran dilakukan melalui skema direct supply sesuai Permendag Nomor 43 Tahun 2025, yakni langsung dari Bulog dan ID Food ke pedagang eceran di pasar rakyat.
“Skema direct supply ini bertujuan memutus rantai distribusi agar harga tetap terjaga,” kata Ridwan.
Upaya pengendalian harga juga diperkuat melalui operasi pasar murah, pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang berkantor di Dinas Ketahanan Pangan, serta inspeksi mendadak ke pasar. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan dan melapor jika menemukan harga melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Langkah serupa dilakukan di Jawa Timur. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah Jawa Timur memastikan stok dan distribusi MinyaKita dalam kondisi aman hingga Idul Fitri 1447 Hijriah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Roy H.M. Sihombing, menyebut harga jual di pasar masih stabil dan sesuai HET.
Berdasarkan data Bulog, sebanyak 6 juta liter MinyaKita telah terdistribusi, dengan sisa stok 2,7 juta liter yang siap disalurkan ke 160 pasar di seluruh Jawa Timur. Namun, Satgas menemukan kendala teknis berupa sejumlah pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi syarat wajib untuk menerima distribusi.
Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat kabupaten/kota akan memfasilitasi pendampingan bagi pedagang untuk pengurusan NIB agar distribusi tetap lancar.
sumber : Antara
