Rancangan Kebijakan Energi Disesuaikan dengan Target Ekonomi 8%

1 day ago 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya menyatakan, pihak parlemen berupaya mendorong kebijakan energi nasional. Ini mengingat, sektor energi dapat memacu target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan adalah swasembada energi. Dukungan dari sektor energi juga sangat dibutuhkan dalam menyukseskan agenda hilirisasi industri. Alhasil, Komisi XII pada beberapa waktu yang lalu sudah menghasilkan beberapa produk yang mendasar dan penting.

"Pertama, kami bersedia mengesahkan bersama-sama dengan Dewan Energi Nasional menyetujui tentang RPPKEN yang baru. Di dalam RPPKEN, kita berusaha memasukkan beberapa tatanan-tatanan tentang penggunaan energi yang sekarang ini, baik itu situasi global, dan juga persoalan-persoalan internal kita. Bagaimana kita mengakomodir bauran energi dari energi baru terbarukan. Kemudian juga, kita ingin bagaimana investasi kita bisa masuk lebih banyak," ungkapnya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Dengan demikian, ketika investasi-investasi masuk, maka sektor energi sudah siap. Kemudian, kapasitas listrik nasional ditargetkan dapat mencapai 107 gigawatt (GW), khususnya dalam waktu 15 tahun ke depan.

Menurut Bambang, kapasitas listrik sebesar itu diperlukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dari total kapasitas listrik 107 GW tersebut, sebanyak 75% diharapkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

"Dalam 15 tahun ke depan Indonesia bangun 107 GW 75% dari energi EBT. Dari 107 GW untuk mendukung ekonomi 8%," jelas Bambang.

Meski demikian, tidak menutup fakta bahwa jenis EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mempunyai kelemahan. Sebab, PLTS bersifat intermiten atau tak selalu bisa diandalkan karena bergantung pada cuaca dan keberadaan cahaya matahari.

"Kelemahan energi solar dari matahari dan angin bergantung dengan alam butuh sehingga tidak pengaruh dengan supply," imbuh dia.

Oleh karena itu, ia menilai dibutuhkan pembangkit listrik berbasis baseload dengan kapasitas minimal 57 GW guna mengatasi persoalan intermiten dari pembangkit EBT tersebut.

(dpu/dpu)

Saksikan video di bawah ini: