4 hours ago
3
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Rabu (17/6/2026) sore.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Rabu (17/6/2026) sore. Itu merupakan demo mahasiswa ketiga di depan Kantor Gubernur Jateng dalam hampir sepekan terakhir.
Tuntutan yang disuarakan para mahasiswa PMII tak jauh berbeda dengan dua demo sebelumnya. "Ketika aksi kolektifan kemarin sudah ada lima poin Pantura (Panca Tuntutan Rakyat). Sementara aksi yang kita fokuskan di sini, pertama adalah pemberhentian program MBG. Kedua, menolak represivitas aparat di ruang sipil. Itu dua poin utama tuntutan kami," kata Komisariat PMII UIN Walisongo Semarang, Alfani.
Alfani menyoroti bagaimana aparat TNI-Polri saat ini telah memasuki ranah sipil dan menduduki jabatan-jabatan sipil. Menurutnya hal itu menjadi bukti bahwa ruang sipil semakin menyempit.
Dia mengatakan, massa aksi yang berpartisipasi dalam demonstrasi berasal dari sejumlah komisariat PMII di Semarang. Selain UIN Walisongo, terdapat pula dari perwakilan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan Universitas PGRI Semarang (Upgris). "Estimasi massa lebih dari 300," kata Alfani.
Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk di gerbang Kantor Gubernur Jateng. Spanduk tersebut antara lain bertuliskan "Negara sekarat, penguasa khianat", "Tolak militerisme", dan "PMII menggugat". Selain itu, massa juga mengecat aspal dengan tulisan "Negara=penindas. Lawan!!".
Alfani mengatakan, aksi PMII Semarang tak bisa dilepaskan dari demonstrasi sebelumnya. "Ini adalah bagian upaya follow-up dari kawan-kawan PMII. Tentu setelah ini bakal juga ada aksi-aksi lanjutan," ujarnya.
Dia menekankan, aksi mahasiswa, khususnya para anggota PMII, tidak akan berhenti hingga tuntutan-tuntutan yang disuarakan tercapai. "Aksi enggak akan pernah berhenti sampai semua poin-poin tercapai. Sampai semua kondisi politik tidak kolaps lagi, sampai kesejahteraan bisa kembali kepada rakyat," ujarnya.
