1 day ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan tetap melanjutkan program bantuan pangan berupa beras 10 kg gratis kepada keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.
Program ini sebelumnya diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era pemerintahannya, Maret tahun 2023. Tujuannya untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau. Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023. Kemudian berlanjut di tahun 2024.
"Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras pada tahun 2025 akan dilaksanakan dengan alokasi 6 bulan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Selasa (7/1/2025).
Menurutnya, penyaluran bantuan pangan beras untuk tahap awal akan dilaksanakan pada Januari dan Februari 2025. Sedangkan untuk 4 bulan sisanya akan disalurkan setelah pemerintah melakukan berbagai perhitungan.
"Sesuai hasil Ratas beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Prabowo menyetujui bantuan pangan disalurkan selama 6 bulan. Untuk 2 bulan pertama di Januari dan Februari, namun untuk 4 bulan berikutnya akan ditentukan kemudian," ujarnya.
Senada, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, penyaluran bantuan pangan beras 10 kg untuk 4 bulan lainnya tidak akan disalurkan pada saat panen raya.
"Jadi kita nanti akan lihat di April 2025 kapan akan disalurkan bantuan pangan selanjutnya," kata Zulhas, dikutip dari keterangan yang sama.
Pemerintah, kata Arief, telah memastikan penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai database penerima bantuan pangan beras untuk tahun 2025.
"Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal," sebutnya.
Jurus Pemerintah Dorong Bulog Perkuat Stok Beras
Terkait ketersediaan beras untuk penyaluran bantuan pangan, Arief menjamin, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan cukup untuk digunakan dalam berbagai program intervensi stabilisasi, yakni penyaluran bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Setiap 1 kali penyaluran bantuan pangan beras itu 160 ribu ton bagi 16 juta PBP. Setiap PBP menerima 10 kilogram (kg) beras, sehingga estimasi yang dibutuhkan untuk 6 bulan mencapai 960 ribu ton," jelasnya.
"Per 3 Januari 2025, total stok beras di Perum Bulog mencapai 2,055 juta ton. Stok ini akan terus bertambah seiring dengan momentum panen raya yang akan berlangsung mulai pada Maret mendatang," tambah Arief.
Pemerintah, imbuh dia, akan melakukan perhitungan pengadaan CBP oleh Bulog.
"Ini tentunya sudah kita perhitungkan bahwa Bulog harus menyerap hasil produksi petani secara maksimal dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sudah ditentukan oleh pemerintah," ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan HPP untuk gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500, yang akan berlaku mulai 15 Januari 2025 nanti.
"HPP Rp 6.500 per kg merupakan harga yang wajar di tingkat petani dengan memperhitungkan struktur ongkos usaha tani, serta masukan dari berbagai unsur, termasuk dari organisasi petani itu sendiri," ujar Arief.
"Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini," pungkasnya.
(dce/dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Prabowo Perintahkan Setop Impor Beras 2025, Petani Siap Pasok?
Next Article Bos Bulog Ungkap Kondisi Terbaru Bantuan Beras Jokowi di Jakarta
