2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai hak asasi manusia (HAM) bukan hanya melindungi pelaku, melainkan juga korban kejahatan.
Pandangan itu disampaikan gubernur yang akrab disapa KDM tersebut, saat menjawab kritik Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, terkait penanganan terhadap pelaku kejahatan.
KDM mengaku memahami kritik tersebut. Namun, ia menegaskan, perlindungan HAM juga harus diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.
Menurutnya, kritik dari menteri HAM menjadi pengingat agar tindakan terhadap pelaku kejahatan tidak mengarah pada main hakim sendiri maupun pelanggaran hak asasi manusia
"Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri," katanya.
Dedi juga menyinggung dukungan yang pernah diberikan menteri HAM ketika program pembinaan siswa melalui barak militer di Jawa Barat mendapat tudingan melanggar hak asasi manusia.
"Saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih," ujarnya.
Meski demikian, menurutnya persoalan HAM tidak hanya menyangkut hak pelaku kejahatan. Menurut dia, korban tindak kriminal juga mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya ketika menjadi sasaran kejahatan. Korban, bisa kehilangan rasa aman, harta benda, bahkan nyawa akibat tindak kriminal.
"Orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya," katanya.
Untuk itu, KDM menilai perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan juga harus mendapat perhatian serius dari negara.
