Ilustrasi kapal tanker. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Rusia mengecam keras penyitaan kapal tanker minyak berbendera Rusia, Marinera, oleh Amerika Serikat (AS) di Samudra Atlantik Utara. Moskow menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran serius hukum maritim internasional dan kebebasan navigasi di laut lepas.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan kapal tersebut telah mengantongi izin resmi untuk berlayar dengan bendera Rusia dan tengah melakukan pelayaran damai menuju pelabuhan Rusia. Pemerintah Rusia menegaskan tidak ada dasar hukum bagi AS untuk menggeledah maupun menyita kapal sipil di perairan internasional.
Penyitaan tanker ini dinilai Rusia memperlihatkan penggunaan sepihak hukum sanksi nasional AS di luar yurisdiksinya. Moskow juga menilai tudingan keterkaitan Marinera dengan pelanggaran sanksi Venezuela sebagai klaim yang tidak berdasar dan bermuatan politis.
"Mereka tidak ragu tentang hal ini, dan tidak ada dasar untuk berspekulasi bahwa kapal tanker tersebut berlayar 'tanpa bendera' atau 'dengan bendera palsu'," lanjut pernyataan itu.
Pernyataan itu mengatakan bahwa hukum maritim internasional "dengan jelas mengatur yurisdiksi eksklusif negara bendera sehubungan dengan kapal di laut lepas," dan bahwa Rusia tidak hanya menolak untuk memberikan persetujuan tetapi juga secara resmi memprotes pengejaran oleh AS.
"Dalam keadaan seperti ini, penggeledahan dan penyitaan kapal damai oleh personel militer AS di laut lepas, serta penangkapan awak kapalnya, tidak dapat diartikan selain sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip dan norma dasar hukum maritim internasional, serta kebebasan navigasi," menurut pernyataan tersebut.
Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa Rusia menganggap rujukan Washington terhadap "undang-undang sanksi" mereka sendiri untuk penyitaan tersebut sebagai "tidak berdasar," seraya menambahkan bahwa Moskow menganggap ancaman AS untuk mengambil tindakan hukum terhadap awak kapal "dengan dalih yang tidak masuk akal" sebagai "sama sekali tidak dapat diterima."
"Saran dari pejabat AS tertentu bahwa penyitaan Marinera adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun kendali tak terbatas Washington atas sumber daya alam Venezuela sangat sinis. Kami dengan tegas menolak pretensi neokolonialisme semacam itu," menurut pernyataan itu.
Pernyataan itu juga mengungkapkan penyesalan dan kekhawatiran atas "kesediaan Washington untuk menimbulkan krisis internasional yang akut, termasuk dalam hubungan Rusia-Amerika," dan lebih lanjut menyatakan bahwa penyitaan Marinera "hanya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut ketegangan militer dan politik di kawasan Euro-Atlanatik."
"Kami menyerukan kepada Washington untuk kembali mematuhi norma dan prinsip dasar navigasi maritim internasional dan segera menghentikan tindakan ilegalnya terhadap Marinera, serta kapal-kapal lain yang terlibat dalam kegiatan sah di laut lepas," ujarnya.
Pada Rabu (7/1), pasukan AS mengumumkan penyitaan Marinera di Samudra Atlantik Utara karena "pelanggaran sanksi AS."
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa kapal tanker tersebut dianggap sebagai bagian dari "armada bayangan" Venezuela dan sedang mengangkut minyak yang dikenai sanksi AS.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa kapal tersebut dianggap "tanpa kewarganegaraan" setelah berlayar di bawah "bendera palsu" dan dikenai perintah penyitaan yudisial, yang menurutnya merupakan dasar hukum untuk tindakan AS.
"Itu berarti para kru sekarang dapat dituntut atas pelanggaran hukum federal yang berlaku, dan mereka akan dibawa ke Amerika Serikat untuk penuntutan tersebut jika perlu," kata Leavitt.
Kasus penyitaan tanker Marinera menambah daftar panjang ketegangan Rusia dan Amerika Serikat, sekaligus memicu perdebatan global terkait penegakan sanksi, hukum maritim internasional, dan kebebasan navigasi di laut lepas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
