Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi total belanja mencapai Rp 3.350,3 triliun atau meningkat 7,3% dari target APBN 2024, Rp 3.325,1 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan dari total belanja ini, belanja pemerintah pusat Rp 2.486,7 triliun, dengan belanja K/L Rp 1.315 triliun dan non-K/L Rp 1.171,7 triliun. Belanja pada tahun ini lebih merata dan tidak bertumpuk di akhir 2024.
"Belanja K/L ini yang Rp 1.315 triliun itu adalah Rp 224 triliun lebih tinggi dari rencana belanja K/L, sementara belanja non-K/L Rp 1.171,7 triliun lebih rendah dibandingkan rencana non-K/L Rp 1.376 triliun.
"Sebagian karena di bagian belanja non-K/L itu ada cadangan-cadangan kalau dipakai jadi belanja K/L pindah ke atas pindah ke belanja K/L ini mekanisme APBN karena A jadi alat jaga-jaga kalau ada hal-hal yang terjadi untuk melindungi masyarakat dan kelola perekonomian," paparnya.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan belanja negara dipakai untuk shock absorber untuk mengelola ekonomi yang dibayangi oleh risiko tinggi. Selain itum belanja negara juga membantu stabilitas ekonomi melalui operasi pasar subsidi energi BBM, listrik, pupuk serta bansos PKH, PIP, PBI, JKN dan program KUR.
"Belanja negara alat dukung agenda-agenda pembangunan melalui program penurunan stunting pengentasan kemiskinan SDM unggul, Pemilu, Pilkada, PSN dan dukungan ke IKN," ungkapnya.
Adapun, belanja Pemilu mencapai Rp 33,3 triliun, Pilkada Rp 21,9 triliun, dan IKN Rp 43,4 triliun. Lebih lanjut, dari total belanja pemerintah, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 863,5 triliun. Realisasi TKD tersebut berkontribusi secara signfikan bagi APBD 2024 senilai total Rp 1.382 triliun.
Foto: Belanja Negara. (Dok. Kemenkeu)
Belanja Negara. (Dok. Kemenkeu)
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Skema Baru BBM Subsidi Hingga Vietnam Turunkan PPN
Next Article Jokowi Desain Belanja Era Prabowo Rp 3.613,1 Triliun, Untuk Apa Saja?