Setoran Pajak Seret Awal Tahun, Ini Jurus Sri Mulyani Kejar Target!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi tambahan (extra effort) untuk mengejar perolehan penerimaan negara, termasuk pajak, meski awal tahun ini merosot.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, extra effort ini akan ditempuh Kementerian Keuangan untuk menambal potensi penerimaan negara yang hilang, akibat batalnya penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% untuk semua barang dan jasa pada 2025. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto tarif PPN sebesar 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sedangkan selainnya tetap sebesar 11%.

"PPN 12% tidak dilaksanakan untuk semua komoditas, kita pasti pertimbangkan itu, makanya Pak Anggito sampaikan upaya ekstra untuk compensite penerimaan yang tidak kita peroleh," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (14/3/2025).

Sebagai informasi, pendapatan negara pada dua bulan awal tahun ini hanya senilai Rp 316,9 triliun, turun 20,82% dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 400,36 triliun.

Pemicunya, setoran pajak yang masuk ke kas negara hanya senilai Rp187,8 triliun, terkontraksi sebesar 30,19% dibandingkan catatan Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pun hanya senilai Rp 76,4 triliun, turun 4,15% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 79,71 triliun. Hanya penerimaan bea dan cukai yang naik 2,13% dari Februari 2024 Rp 51,50 triliun menjadi Rp 52,6 triliun.

Anggito menjelaskan, turunnya penerimaan negara itu memang sudah diantisipasi pihaknya, supaya bisa sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 3.005,1 triliun, atau lebih tinggi dari APBN 2024 yang targetnya senilai Rp 2.802,29 triliun.

"Makanya kita coba melihat optimalisasi beberapa inisiatif strategis bahwa tadi ada faktor penurunan penerimaan negara kita sudah antisipasi, maka kita melakukan leaders official meeting di Kemenkeu, kita melakukan beberapa inisiatif strategis untuk mengurangi tax gap dan kita coba cari sumber-sumber yang masih bisa dioptimalkan," kata Anggito.

Menurut Anggito, optimalisasi penerimaan negara pada 2025 ini akan dijalankan melalui empat Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan bersama kementerian, lembaga, pemda, dan instansi lain pada periode 2025, ditambah dengan empat Aspek Kolaborasi di internal Kemenkeu, yakni dengan kolaborasi sistem, big data, regulasi, dan proses bisnis.

Untuk aspek kolaborasi internal, rincian pada aspek sistem yaitu melaksanakan Interoperabilitas Sistem/IT antar Core Revenue System dengan Core System K/L/D/I terkait; sedangkan Pemanfaatan BIG data ialah dalam optimalisasi penerimaan industri dan SDA

Terkait aspek Regulasi, dilakukan dengan cara Harmonisasi Regulasi, Kebijakan, dan Strategi Pengamanan Penerimaan; dan untuk kolaborasi Proses Bisnis, dilakukan dengan Sinkronisasi Proses Bisnis Hulu Hilir Sektor Prioritas dengan Fungsi Pengawasan Penerimaan Kemenkeu.

Adapun terkait dengan empat Inisiatif Strategis di internal Kemenkeu, detail pertama yang dilakukan dalam bentuk Transformasi Joint Program Sinergi Penerimaan akan melalui Analisis, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan, hingga Intelijen akan menargetkan 2.000 wajib pajak baru yang selama ini tak tercover sistem perpajakan.

"Transformasi join program antara eselon 1 di Kementerian Keuangan. Ada lebih dari 2.000 WP yang kita sudah identifikasi. Dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelligence, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara," tutur Anggito.

Kedua, ialah melalui penguatan Perpajakan Transaksi Digital di Dalam Negeri dan Luar Negeri. "Termasuk trace and track. Ada juga melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Walaupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan," paparnya.

Ketiga, tentang Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA, khususnya untuk komoditas Batubara, Nikel, Timah, Bauksit dan Satgas Sawit. "Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering maupun harga batu bara acuan. Kemudian mudah-mudahan bisa segera diterima oleh media mengenai kebijakan tarif tersebut," paparnya.

Terakhir, atau yang keempat, ialah Intensifikasi PNBP K/L Layanan Premium. "Layanan untuk premium ini yang sifatnya untuk yang kelas menengah ke atas, untuk sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan. Kita coba mengintensifkan untuk mendapatkan tambahan penerimaan," ungkap Anggito.

(arj/mij)

Next Article Kabinet Gemuk Prabowo Dijamin Tak Bikin APBN Jebol