Siap-Siap! Menteri Hanggodo Bakal Bangun Irigasi 2 Juta Hektare sawah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mempercepat langkah menuju swasembada pangan, sebagaimana yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita menggelar rapat koordinasi (rakor) pagi ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sarana produksi. Adapun fokus utama dalam rakor tersebut adalah sinkronisasi antarlembaga demi mengoptimalkan produksi pangan nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 2 juta hektare lahan yang akan mendapatkan dukungan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

"Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita kemudian bahas bersama, siapa melakukan apa, kapan itu sudah kita lakukan bersama. Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini," jelas Dody dalam Konferensi Pers di kantor Kementan, Senin (30/12/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyebut ada 400-500 ribu hektare juga dari hasil identifikasi yang dilakukan TNI AD yang akan memanfaatkan irigasi pompa (IRPOM) dan sistem pompanisasi.

"Nah kalau ini berjalan dengan baik, InsyaAllah," ucap Amran.

Selain irigasi, lanjutnya, distribusi pupuk juga telah dipastikan siap mendukung proses produksi sejak awal tahun.

"Pupuk sudah tersedia dan akan langsung bisa digunakan mulai 1 Januari. Semua sudah standby di kios-kios di seluruh Indonesia, dan administrasinya pun semakin simpel," katanya.

Kemudian saat ditanya tentang wilayah prioritas untuk pembenahan irigasi, Amran menyebut Pulau Jawa sebagai fokus utama karena menyumbang 50-60% produksi pangan nasional. Proyek normalisasi irigasi di Jawa ditargetkan mencakup 1 juta hektare dari total 2 juta hektare yang diidentifikasi Kementerian PU.

"Di Jawa, kami fokus pada upland dan normalisasi irigasi karena wilayah ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Untuk luar Jawa, kami fokus pada optimalisasi lahan rawa, dari yang tadinya tanam sekali menjadi tiga kali, dan di Jawa dari dua kali menjadi tiga kali," jelasnya.

Lebih lanjut, Amran memuji sinergi antara Kementerian PU dan TNI AD dalam mempercepat pencapaian target swasembada. Menurut Wakasad Letjen Tandyo, TNI memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, terutama di lapangan.

"Dengan kita bertiga hari ini, untuk menentukan dan mensinkronkan pelaksanaan yang ada di lapangan, mudah-mudahan produksi pangan kita di tahun 2025 ini bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita semuanya, dan semuanya atas arahan Presiden untuk melaksanakan swasembada pangan," ucap Tandyo dalam kesempatan yang sama.

Dengan koordinasi yang solid dan persiapan yang matang, Amran optimistis target swasembada pangan bisa tercapai di tahun 2025.

"Kita memastikan seluruh infrastruktur dan sarana produksi untuk menuju swasembada pangan 2025. Alhamdulillah progresnya dari Kementerian PU luar biasa, pak Wakasad dari TNI juga luar biasa. Insyaallah kalau ini semua berjalan sesuai dengan rencana kerja kita, kami yakin kita akan swasembada dalam waktu secepat-cepatnya," bebernya.

Sementara itu untuk mempercepat pembangunan irigasi, pemerintah tengah mempercepat finalisasi Instruksi Presiden (Inpres) tentang Irigasi. Amran menargetkan aturan tersebut rampung paling lambat awal Januari 2025. Katanya, Inpres ini dirancang untuk memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menangani irigasi. Amran menjelaskan bahwa aturan tersebut memungkinkan semua pihak, dari pusat hingga daerah, untuk bekerja bersama secara produktif tanpa tumpang tindih.

"Pusat, provinsi, dan kabupaten bisa sama-sama bekerja di lokasi yang sama, tergantung anggaran masing-masing. Misalnya, kabupaten menangani irigasi di bawah 1.000 hektare, provinsi untuk 1.000-3.000 hektare, dan pusat menangani irigasi di atas 3.000 hektare. Yang mana punya anggaran itu bisa bekerjasama pada suatu tempat, yang penting tidak overlap ya," jelasnya.

Kemudian saat ditanya terkait adanya potensi tumpang tinding regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, Amran menyebut koordinasi yang baik akan memastikan setiap proyek irigasi berjalan efektif. Karenanya, dia optimistis tidak akan terjadi tumpang tindih regulasi.

"Jangan lah dipotensikan, kita rancang bersama. Kabupaten punya anggaran, kita sama-sama provinsi, pusat. Jadi, pusat juga merencanakan koordinasi dengan daerah. Jadi tidak mungkin tumpang tindih," tegas Amran.

Sementara itu, Dody memastikan rancangan Inpres ini sudah melalui proses verifikasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, sehingga dapat dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih regulasi.

"Tadi sudah saya jelaskan, semua sudah diverifikasi bersama, melibatkan daerah. Kami merancang sesuai arahan Pak Menteri Pertanian dan memastikan tidak ada tumpang tindih di lapangan. Insyaallah, semua berjalan lancar," kata Dody.

(wur)

Next Article Berkemeja Putih, AHY dan Menteri Hanggodo Blusukan ke Kalibaru-Cek Ini