2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah agar tak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang-barang yang tak masuk akal. Dia mengingatkan bahwa saat ini publik sangat mudah menyebarluaskan atau memviralkan hal semacam itu.
Bima mengungkapkan, salah satu tugas yang dimandatkan padanya oleh Menteri Dalam Negeri adalah mengingatkan para kepala daerah mengenai anggaran. Kemendagri menghendaki agar setiap daerah menggunakan anggaran secara efektif.
"Bapak/ibu, hari ini semua bisa diviralkan. Kita semua harus hati-hati, jangan sampai menganggarkan sesuatu tak masuk akal: kursi pijat yang mahal, mobil dinas yang berlebihan, biaya konsultan yang tak masuk akal, deretan tim ahli yang tidak efektif, dan lain sebagainya," kata Bima saat menghadiri Musyawarah RKPD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) 2027 di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (28/4/2026).
Bima memilih tak menyinggung pemerintah atau kepala daerah mana yang membuat pengadaan semacam itu. "Tanpa menyebut satu daerah. Tapi ini pesannya (tak membuat pengadaan tak masuk akal)," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bima meminta pemerintah daerah, khususnya Pemprov Jateng, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menilai, pekerjaan rumah terkait PAD dan kapasitas fiskal lebih banyak dihadapi pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengungkit PAD-nya adalah dengan optimalisasi aset-aset daerah. "Bagaimana aset-aset itu didata, diinventarisir, kemudian diolah menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Nah, ini optimalisasi aset," kata Bima.
Dia menambahkan, hal lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah mendayagunakan program-program nasional. Bima mengungkapkan, Kota Jambi menjadi salah satu contoh yang berhasil memanfaatkan program nasional untuk pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Bima menyebut, APBD Kota Jambi hanya Rp2 triliun. "Tapi ketika dihitung-hitung, bantuan pusat yang dia berhasil giring masuk ke kota itu, itu jumlahnya sama Rp2 triliun juga. Karena gigih mencari, melobi, dan mengawal," ucapnya.
"Kemudian setiap program dia tahu, dia pastikan rantai pasok untuk MDG, dia lobi semua vendor-vendor lokal. Dia pastikan yang direkrut untuk dapur itu orang-orang yang memang layak dan membutuhkan pekerjaan. Sehingga dampaknya setahun terakhir kemiskinan turun, pengangguran terbuka turun, stunting turun, IPM naik, pertumbuhan naik, rasio gini juga bisa dikelola dengan baik. Ini contoh menarik," tambah Bima.
