1 month ago
23
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyikat semua perusahaan tambang ilegal yang beroperasi dengan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, Satgas PKH kini menyapu bersih praktik pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Selaku ketua Pengarah Satgas PKH, ia mencontohkan tambang nikel di wilayah barat dan timur Indonesia sudah ditindak tegas. Sjafrie menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian tinggi terhadap kebocoran kekayaan alam yang dinikmati segelintir kalangan, yang selama ini dibiarkan aparat.
"Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan, kita mengehentikan penyelundupan di Maluku dan lainnya. Ini karena kita lupa bahwa kita perlu menjaga kedaulatan negara, kedaulatan politik, ekonomi, dan kedaulatan wilayah," kata Sjafrie saat berpidato dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
Dia pun menyoroti tajam kekayaan alam Indonesia dinikmati 10 orang pengusaha besar. Sjafrie mengaku, memiliki data ada pengusaha yang menjalankan roda perusahaan berkedok legal, namun praktiknya malah merugikan negara.
"Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ada ilegal. Jadi kita mau fokus bahwa kedaulatan kita terancam oleh kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie menegaskan.
