Survei LPEM UI: Mayoritas Ahli Sepakat Ekonomi RI Suram

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) merilis Economic Experts Survey, pada Senin (17/3/2025).

Survei independen yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bertujuan untuk menangkap wawasan para ahli mengenai lanskap ekonomi Indonesia, memperkuat komitmen institusi ini terhadap diskusi kebijakan yang berbasis informasi dan pengembangan masa depan negara.

Dari hasil survei ini, LPEM mencatat mayoritas ahli, yaitu 23 ahli dari 42 ahli atau 55% responden, setuju bahwa kondisi ekonomi saat ini telah memburuk dibandingkan dengan tiga bulan yang lalu.

"Tujuh ahli bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk, sementara 11 ahli menganggapnya stagnan, dan hanya satu ahli yang melihatnya lebih baik. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia, menurut para ahli ekonomi," tulis LPEM UI dalam laporannya, dikutip Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, 23 responden tersebut juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya akan lebih rendah dari angka terkini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat ke depannya.

Sementara lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, minoritas yang terdiri dari 6 ahli atau pakar memperkirakan masih ada pertumbuhan pada periode berikutnya.

Sebagian besar pakar dalam survei ini meyakini tekanan inflasi tidak berubah atau jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Sekitar 9 dari 42 pakar menilai tekanan meningkat, sementara hanya 2 pakar lainnya menganggapnya inflasi jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, sebagian besar pakar juga menilai kondisi pasar tenaga kerja saat ini lebih buruk daripada periode sebelumnya, dan sembilan pakar lainnya menganggapnya jauh lebih buruk.

"Tiga belas pakar menganggapnya tidak berubah, sementara hanya satu pakar yang menganggapnya lebih baik," ungkap survei LPEM tersebut.

Hasil survei ini menilai situasi pasar tenaga kerja yang diharapkan masih belum memberikan rasa percaya diri bagi para pencari kerja.

Adapun, 14 dari 42 pakar memperkirakan pasar tenaga kerja akan memburuk pada periode berikutnya, dan bahkan jauh lebih buruk, menurut 10 pakar lainnya. Sekitar 13 pakar menganggapnya tidak berubah dari angka saat ini, sementara minoritas 5 orang memperkirakan akan membaik.

Lebih lanjut, dibandingkan dengan kondisi saat ini, 17 dari 42 pakar memperkirakan bahwa lingkungan bisnis akan memburuk, dan enam pakar lainnya memperkirakan akan jauh lebih buruk. Tiga belas pakar memperkirakan bahwa lingkungan bisnis tidak akan berubah. Sebanyak 5 orang memperkirakan akan lebih baik, dan satu orang lagi memperkirakan akan jauh lebih baik.

Sebagian besar responden menilai kebijakan fiskal tidak efektif (28%) dan sedikit tidak efektif (60%). Sementara itu, terkait dengan kebijakan moneter, sebagian besar pakar menilai kebijakan fiskal tidak memiliki dampak (38%), diikuti oleh mereka yang menilai kebijakan fiskal sedikit tidak efektif. Namun, sekitar 13 responden (31%) menilai respons kebijakan sedikit tidak efektif.

"Nilai rata-rata netral sebesar 0,00 menunjukkan pandangan yang seimbang, bukan kecenderungan kuat ke arah efektivitas atau ketidakefektifan," ungkap survei tersebut.

Economic Experts Survey juga melihat ekspektasi dan persepsi stabilitas ekonomi. Hasil survei menunjukkan harapan terhadap stabilitas politik Indonesia telah stagnan atau menurun dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dari 42 responden, 28 merasakan adanya kemunduran, 16 sedikit, 12 signifikan, sementara 11 tidak melihat adanya perubahan.

"Tidak ada responden yang melaporkan adanya perbaikan, yang mencerminkan kekhawatiran yang ada atas menurunnya stabilitas," tulis laporan LPEM ini.

Menyoal korupsi, hasil survei menunjukkan korupsi di pemerintahan Indonesia dianggap telah mengalami stagnasi atau bahkan memburuk dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dari 42 responden, 24 responden melihat adanya kemunduran, 9 responden melihat sedikit perbaikan, 15 responden melihat perbaikan signifikan, dan 16 responden tidak melihat adanya perubahan.

Hanya 2 responden yang melaporkan sedikit perbaikan, dan tidak ada yang melihat kemajuan berarti, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas meningkatnya korupsi.

Survei ini juga menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya. Secara luas, pakar melihat arah kebijakan 100 hari pertama dianggap tidak efektif.

"Dari 42 responden, 36 orang memandangnya secara negatif-21 tidak efektif, 15 sangat tidak efektif-sementara hanya 2 orang yang melihat sedikit efektivitas dan 4 orang tetap netral," ungkap LPEM.

Dengan demikian, tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif, yang mencerminkan skeptisisme yang luas.

(haa/haa)

Next Article Prabowo Serius Masuk Geng Ekonomi China-Rusia