2 hours ago
3
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memproyeksikan penyaluran LPG subsidi pada 2026 berpotensi melonjak signifikan apabila distribusinya tidak dikendalikan. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memproyeksikan penyaluran LPG subsidi pada 2026 berpotensi melonjak signifikan apabila distribusinya tidak dikendalikan. Wakil Direktur Utama PPN Achmad Muchtasyar menyebut, tanpa pembatasan, penyaluran LPG subsidi diperkirakan naik 3,2 persen dari alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Achmad menjelaskan kecenderungan konsumsi LPG subsidi memiliki karakter berbeda dibandingkan BBM subsidi lainnya. Sejak 2023, alokasi LPG subsidi terus mengalami revisi setiap tahun seiring meningkatnya konsumsi di lapangan.
“Pada tahun 2026 diproyeksikan distribusi tanpa pengendalian akan meningkat sebesar 3,2 persen dari alokasi, dari sekitar 8.000 ton menjadi 8.700 ton,” kata Achmad dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia membandingkan proyeksi tersebut dengan skenario apabila pemerintah menerapkan pengendalian penyaluran. Dalam perhitungan Pertamina Patra Niaga, kenaikan konsumsi LPG subsidi dapat ditekan jauh lebih rendah.
“Kalau dari proyeksi terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, peningkatannya sekitar 300 ton, tidak terlalu banyak,” ujar Achmad.
Menurut dia, lonjakan konsumsi LPG subsidi terjadi karena distribusi selama ini belum sepenuhnya disertai pembatasan ketat terhadap kelompok pengguna. Kondisi tersebut mendorong perlunya regulasi yang lebih rinci untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
PPN meminta dukungan Komisi XII DPR RI agar berkoordinasi dengan pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pembatasan penggunaan LPG subsidi. Hal itu termasuk penajaman kriteria penerima manfaat berbasis desil. Skema tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan kini tengah dibahas untuk diperinci lebih lanjut.
Achmad menilai penguatan regulasi menjadi kunci pengendalian konsumsi LPG subsidi ke depan. Pengaturan yang lebih tegas dinilai dapat membuat pemanfaatan subsidi lebih terkendali dan berkelanjutan.
