Vietnam Diam-diam 'Ngekor' India dan China, RI Jauh Tertinggal!

1 day ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam tiga tahun terakhir, ekonomi tetangga Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa. Vietnam membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09% pada 2024, meningkat dibandingkan 5,05% pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan sebesar 7,09% ini melewati target pemerintah serta menjadi yang tertinggi di ASEAN. Bahkan, berpotensi mengalahkan China yang diperkirakan hanya tumbuh berkisar 4,9%.

Adapun, pendorong utama pertumbuhan ini adalah sektor jasa. Sektor ini berkontribusi 49,46% terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan dengan tumbuh sebesar 7,38%. Selain jasa, kontribusi sektor industri dan konstruksi juga luar biasa, yakni mencapai 45,17%.

Alhasil kini PDB Vietnam mencapai lebih dari VND 11,51 kuadriliun atau sekitar US$ 476,3 miliar pada 2024, dengan PDB per kapita naik menjadi VND 114 juta atau sekitar US$ 4.700, mencatatkan kenaikan US$ 377 dibandingkan tahun 2023.

Lantas bagaimana dengan ekonomi Indonesia pada 2024?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5%. Artinya, target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam asumsi dasar ekonomi makro 2024, sebesar 5,2% tidak akan tercapai.

"Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2024, Senin (6/1/2025).

Dia menilai ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik dan pasar keuangan dunia menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pecahnya perang di Timur Tengah, perlambatan ekonomi China dan penurunan harga komoditas ikut mempengaruhi kinerja ekonomi nasional.

Ke depannya, tantangan ekonomi juga tidaklah mudah. Sri Mulyani mengungkapkan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS juga dapat mempengaruhi ekonomi dunia.

"Pada saat beliau (Trump) menjadi Presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia termasuk penetapan tarif dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, ketidakpastian akibat geopolitik dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara, termasuk China dan sejumlah negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman pun dapat berpengaruh. Hal ini berisiko mengancam mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa ekonomi RI terbang tinggi hingga 8%.

Apa Rahasia Ekonomi Vietnam?

Vietnam membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk membawa ekonominya tumbuh tinggi. Pada 2018 dan 2019, ekonomi Negeri Naga Biru ini sebenarnya telah tumbuh mencapai 7%. Namun, Covid-19 mengganggu trajektori ekonomi mereka. Vietnam menelan pil pahit saat itu, karena ekonominya terpuruk hingga menyentuh level 2,91% dan 2,58% pada 2020 dan 2021. Setahun kemudian, Vietnam bisa kembali bangkit dan tumbuh hingga 8,02%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago mengatakan negara-negara seperti India dan Vietnam yang mampu mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi sebenarnya mengikuti jejak China.

"Itu yang dilakukan oleh India. Kemudian dilakukan juga Vietnam. Vietnam itu sama jalannya dengan jalan China," ujar Andrinof kepada CNBC Indonesia dalam Podcast Cuap Cuap Cuan, dikutip Selasa (7/1/2025).

Andrinof mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Vietnam rata-rata mencapai 6,3% dalam 40 tahun terakhir. Sedikit di atas dari India. Namun, dia meyakini track ekonominya sama dengan apa yang dilakukan China, yaitu membangun industrialisasi.

"Tapi track-nya itu sama. Model yang diikuti itu model-model China. Dan kuncinya mereka ini jadi negara industrialisasi pelan-pelan," tegasnya.

Industrialisasi Vietnam dimotori dengan upaya negara ini mengundang sebanyak-banyaknya investasi asing atau foreign direct investment. Sepanjang 2023, FDI Vietnam mencapai US$ 36,61 miliar. Angka ini sedikit lebih rendah dari Indonesia. Namun, jumlah investasi yang masuk ke sektor industri lebih dari setengahnya, yakni US$ 23.5 miliar, sehingga sektor ini menjadi sektor paling banyak menerima FDI.

Pada 2023, dikutip dari Statista, tercatat Vietnam menjalankan 472 proyek FDI dari China. Ini mengokohkan Vietnam menjadi negara tujuan utama FDI China.

Artikel Profesor Andreas Stoffers dari Friedrich Naumann Foundation mengungkapkan selain China, Vietnam terbantu oleh kebijakan AS. Pemerintahan Presiden Bill Clinton mencabut embargo dagang dengan Vietnam pada 1994. Kemudian, kedua negara menandatangani perjanjian dagang bilateral pada 2001.

Setelah penandatanganan dan berlakunya Perjanjian Perdagangan Bilateral AS-Vietnam, pintu gerbang terbuka lebar. Hanya enam tahun kemudian, pada Januari 2007, Vietnam bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sejumlah besar perjanjian perdagangan bebas (FTA) menyusul, termasuk EVFTA dengan Uni Eropa, yang dipandang sebagai "FTA generasi baru" karena ketentuan-ketentuannya yang mendalam. Ini adalah perjanjian inovatif yang biasanya hanya disepakati antara negara-negara industri," ungkap Stoffers.

Dalam lima tahun terakhir saja, pendapatan ekspor Vietnam ke AS tumbuh sebesar 230%, sementara impor meningkat lebih dari 175%. Seiring dengan peningkatan kerja sama perdagangan, kedua negara juga telah bergandengan tangan dalam investasi, penelitian, pengembangan teknologi tinggi, transportasi, pendidikan, telekomunikasi, dan energi.

Misalnya, pada tahun 2022, General Electric yang berbasis di AS memenangkan kesepakatan pembangkit listrik untuk memasok paket peralatan pembangkit listrik bagi pabrik bertenaga gas Petro Vietnam di Provinsi Dong Nai, 70 kilometer dari Kota Ho Chi Minh.

Alhasil, industri seperti tekstil, alas kaki, produk akuatik, komponen elektronik, dan furnitur tumbuh menjamur di negara ini.

Perusahaan-perusahaan besar AS seperti Apple, Intel, Qualcomm, Universal Alloy Corporation (UAC), Nike, dan Key Tronic EMS telah memindahkan jalur produksi ke Vietnam karena biaya yang terkait dengan perang dagang AS-Tiongkok, sehingga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi warga Vietnam.

"Berkat lokasi geografisnya yang menguntungkan, upah yang lebih rendah, tenaga kerja terampil, perjanjian perdagangan, dan konektivitas regional, Vietnam telah muncul sebagai salah satu alternatif yang paling disukai oleh para produsen," ujar Stoffers.

Dengan berbagai kebebasan dagang dan investasi ini, tak heran Vietnam menempati rangking ke 54 dari 179 negara sebagai negara moderat yang bebas dalam Economic Freedom Report 2024.

Menurut Stoffers, ada lima karekateristik kebijakan Vietnam yang mendorong transformasi besar di negara ini. Pertama, komitmen yang jelas terhadap perdagangan bebas. Kedua, rasio utang anggaran negara yang seimbang dan dapat dikelola sebesar sekitar 34%. Ketiga adalah rasio belanja publik terhadap PDB sekitar 21%.

Keempat, iklim ekonomi yang ramah terhadap investor dan terakhir, kebijakan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai mitra politik dan ekonomi, yang sangat penting di saat munculnya konflik geopolitik baru.

Biar RI Kaya China & Vietnam, Prabowo Harus Berkorban

Andrinof menyarankan agar pemerintah Presiden Prabowo Subianto realistis dan fokus pada strategi jangka panjang. Menurutnya, tidak masalah harus berkorban lima tahun pertama, tetapi rancangan jangka panjang disusun dengan benar.

"Dan itu harus sadarkan masyarakat. Nggak usah terlalu ngejar politik populer. Tapi sadarkan masyarakat, untuk kita bisa seperti China, atau India, atau Vietnam, kita harus berkorban 5 tahun, dana harus dialokasikan untuk investasi," kata Andrinof.

Investasi ini mencakup infrastruktur industri, investasi SDM dan riset serta pengembangan (R & D). Tak lupa, dia menyarankan insentif untuk industri.

"Kemudian siapkan SDM dengan anggaran itu. Untuk SDM yang industri masa depan. Itu jalan yang logis yang berdasarkan pengalaman empiris dan juga teorinya ya begitu," tegas Andrinof.

"Jadi masalahnya sudah ada, solusinya sudah kelihatan, potensinya ada, tapi kira-kira pemerintahan baru ini berani nggak Pak? Ini kan kayaknya masalah berani atau nggak saja. Itu yang menjadi tanda tanya," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, dia pun menghaturkan harapan agar pemerintahan kelak tidak disandera dengan kepentingan sempit dan kekuasaan kotor. Idealnya kekuasaan hanya dipakai untuk membangun jangka panjang. Tak lupa, dia mengingatkan agar Indonesia benar-benar berhenti mengeksploitasi sumber daya mineral, seperti batu bara dan fokus membangun industri yang kompetitif.

"Kalaupun mau dilanjutkan dan volume eksploitasi bisa ditekan, diturunkan," kata Andrinof.

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini: