Warga RI Kecanduan Pakai Paylater, Ini Buktinya

1 month ago 16

Jakarta, CNBC Indonesia - Fitur buy now pay later (BNPL) atau yang biasa disebut Paylater menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun masyarakat Indonesia kini makin gemar membeli barang menggunakan Paylater.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan mengatakan, penyaluran piutang pembiayaan Pay Later dari Perusahaan Pembiayaan (PP) yang naik 103,4% per September 2024. Piutang pembiayaan BNPL oleh PP per September 2024 menjadi Rp8,24 triliun. Angka ini lebih rendah dari BNPL pada perbankan yang tercatat sebesar Rp19,81 triliun.

"Adapun tingkat kredit macet atau Net Performing financing (NPF) gross dan NPF net masing-masing sebesar 2,60% dan 0,71%," ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat, (19/12/2024).

Berdasarkan piutang pembiayaan pokok, mayoritas berasal dari segmen masyarakat yang memiliki kategori usaha lainnya/non produktif, yang diikuti dengan usaha mikro.

Sebagaimana diketahui, OJK sedang menyusun pengaturan khusus terkait BNPL antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Saat ini, perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL tunduk kepada pengaturan kegiatan usaha, prudensial, kualitas asset, dan mtigasi risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022.

Kenaikan penyaluran pembiayaan BNPL ini terjadi seiring daya beli masyarakat yang terus turun. tercatat, level konsumsi rumah tangga terus stagnan di bawah 5% pada kuartal III-2024 di level 4,91%, lebih rendah dari posisi kuartal II-2024 yang sebesar 4,93%, dan jauh lebih rendah dari posisi kuartal III-2023 sebesar 5,05%.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun telah mengakui bahwa daya beli masyarakat saat ini tengah melemah. Bahkan Prabowo telah menggelar rapat bersama dengan seluruh anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas daya beli.


(fsd/fsd)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Tak Mau Kasus Investree Rugikan Industri, AFPI Lakukan Ini

Next Article Bank Kikis Bisnis Fintech, Ini Buktinya

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|