Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Ukraina dilaporkan telah menawarkan diri untuk menggantikan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE). Hal ini terjadi saat Budapest terus mengambil langkah yang kontra dengan bantuan aliansi itu ke Ukraina dan mengkritik langkah Kyiv yang tak mau memperpanjang kontrak transit gas dengan musuhnya, Rusia.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada hari Rabu (8/1/2025), Kementerian Luar Negeri Ukraina menulis bahwa Hungaria telah mengambil langkah provokatif dengan menentang keputusan Kyiv yang tak memperpanjang kontrak transit gas Moskow, yang mengalir via negara itu ke Eropa. Padahal, hal ini tidak akan berdampak besar pada UE.
"Padahal Komisi Eropa dengan jelas mengindikasikan bahwa keputusan Ukraina yang diumumkan sebelumnya tidak berdampak buruk pada keamanan energi negara-negara UE atau harga konsumen di pasar Eropa," tulis pernyataan itu.
Kementerian itu mengatakan bahwa hanya dua dari 27 negara UE yang berjuang untuk mengamankan ekonomi dan warga negara mereka dengan pasokan energi alternatif dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Tanpa menjelaskan dua negara itu, Kyiv menuding bahwa keduanya sedang mempertahankan hubungan yang kuat dengan Moskow.
"Kedua negara berada dalam upaya mempertahankan hubungan energi dengan Rusia telah secara efektif menghalangi akses ke pasar energi Eropa untuk sumber daya dari Amerika Serikat dan mitra lainnya," tambah Kyiv.
Setelah pernyataan tersebut, Ukraina langsung mengalamatkan kembali tudingan kepada Hungaria. Kyiv menyebut bahwa dengan sikap seperti ini, Budapest harusnya keluar dari NATO dan UE.
"Jika pihak Hungaria memprioritaskan penguatan Rusia daripada UE dan Amerika Serikat, mereka harus mengakuinya secara terbuka. Ukraina akan siap mengisi kekosongan di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS atau CSTO (Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan Persemakmuran Negara-negara Merdeka)," tulis pernyataan itu lagi, menyebut dua organisasi tandingan yang dibentuk Rusia.
Hal ini sontak menimbulkan reaksi Hungaria. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó kembali mengkritik RUU parlemen Ukraina yang mengusulkan penutupan rute transportasi gas alam dan minyak bumi dari Rusia selama keadaan perang. Ia juga menyebut keputusan bergabung dengan UE harus disepakati semua pihak.
"Ukraina perlu fokus pada realitas: di negara-negara anggota UE memutuskan dengan suara bulat tentang perekrutan anggota baru. Dengan kata lain, setiap negara anggota harus memberikan suara setuju," tuturnya.
"Hak kedaulatan setiap negara untuk memutuskan dari mana dan melalui rute mana ia mengambil pembawa energi yang diperlukan untuk operasinya. Tidak ada pihak luar yang memiliki hak dalam hal ini. Tidak ada pihak yang berhak memaksakan pengadaan energi yang lebih mahal dan tidak aman pada negara lain."
Ukraina dan Hungaria pernah berselisih beberapa kali karena hubungan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Perdana Menteri Viktor Orbán. Budapest juga menentang berbagai sanksi Eropa terhadap Rusia.
Budapest kemudian memperluas impor gas Rusia sejak perang dimulai hampir empat tahun lalu dan telah menyuarakan penentangannya terhadap bantuan militer dan keuangan Eropa untuk Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendorong untuk 'memajukan; masuknya Kyiv ke NATO sebagai bagian dari 'rencana kemenangannya' yang diperkenalkan pada musim gugur 2024. Banyak negara, termasuk Hungaria, menentang langkah ini.
Ukraina juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE segera setelah perang dimulai pada Februari 2022. UE kemudian memutuskan untuk memulai negosiasi aksesi dengan Kyiv pada 2023, dengan pertemuan pertama berlangsung pada Juni 2024.
(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:
Respons Serangan Hari Natal Rusia ke Ukraina, Jet Tempur NATO Bergerak
Next Article Anggota NATO Blokir Bantuan Senjata untuk Ukraina, Uni Eropa Ngamuk