39 Ribu Desa Sepakat Bentuk Koperasi Merah Putih, Ini Sumber Duitnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan, pembentukan koperasi desa "Merah Putih" tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, seluruh pembiayaan modal usaha koperasi desa Merah Putih berasal dari plafon pinjaman yang difasilitasi perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Ini biar tidak salah paham, atau pahamnya salah. Dana untuk Kopdes (Koperasi Desa) atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisnis murni, plafon pinjaman," tegas Zulhas saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Tak hanya Himbara, soal sumber pendanaan koperasi, Zulhas turut membuka peluang partisipasi dari luar Himbara. Namun untuk tahap awal ini, plafon pinjaman akan diutamakan dari Himbara.

"Dari perbankan. Kalau swasta mau ikut juga boleh. Boleh juga. Dari perbankan ya. Sementara masih Himbara. Tapi kalau nanti yang lain mau ikutan, kan untung, bisnis kok," ujarnya.

Zulhas menjelaskan, setiap koperasi Merah Putih akan mendapatkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar untuk menjalankan usaha yang telah dikurasi dan dipastikan menguntungkan. Adapun jenis usahanya, dia mencontohkan, seperti menjadi agen gas LPG (gas melon), agen pupuk, penyalur sembako dari Bulog dan ID Food, hingga kerjasama logistik dengan PT. Pos Indonesia.

"Misalnya dia bisa jadi agen gas melon atau gas LPG, itu mesti ada untung, atau menjadi agen pupuk, atau sembako dari Bulog. Semua itu pasti ada untungnya. Nah itu diperlukan modal, maka diberi plafon Rp3 miliar," terang dia.

Ia menekankan bahwa plafon pinjaman itu bersifat komersial, dan koperasi wajib mengembalikannya dalam jangka waktu enam tahun. Dengan begitu, kata Zulhas, tidak ada alokasi dana APBN untuk modal koperasi.

Namun, untuk biaya pembentukan koperasi seperti pengurusan notaris, diakui Zulhas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pembentukannya yang mengenai hasil dari musdesus (musyawarah desa khusus), dipimpin oleh Kepala Desa. Maka notaris di pemerintahan desa yang membayar, c.q. dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya, sepenuhnya yang Rp3 miliar itu plafon pinjaman," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan progres terbaru mengenai pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) yang menjadi dasar pendirian koperasi. Hingga hari ini, tercatat sudah ada 39.639 desa dari total target 80.000 desa yang melaksanakan musdesus.

"Ternyata hari ini, musdesus sudah 39.639 dari 80.000. Jadi sudah separuh. Insya Allah 30 Juni semua sudah terdaftar. 31 Mei ini kita harapkan semua sudah musdesus," katanya optimis.

Setelah semua koperasi terdaftar, rencananya akan dilakukan peluncuran secara nasional pada 12 Juli 2025. Sementara operasional koperasi dijadwalkan mulai berjalan pada 24 Oktober 2025 mendatang.

"30 Juni sudah terdaftar. Ini langkah pertama, sehingga nanti 12 Juli ini bisa dilaunching bahwa sudah terbentuk. Baru bentuk koperasinya yang berjalan nanti pada tanggal 24 Oktober," ujar Zulhas.

Ia menyebut pada pekan depan juga akan digelar rapat khusus untuk menentukan mockup sistem tata kelola koperasi. Pemerintah, katanya, akan menyiapkan 80 koperasi percontohan untuk menjadi model awal.

(hoi/hoi)

Next Article Koperasi Merah Putih Dikebut, Zulhas Mau Bentuk Satgas Khusus