Agar Subsidi BBM Cs Tepat Sasaran, Ini Bisikan Penasihat ke Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengusulkan adanya perubahan terhadap skema penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Pihaknya mengusulkan agar penyaluran subsidi BBM dan listrik dapat dilakukan melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran kepada warga yang berhak. Pasalnya, subsidi terbuka langsung pada komoditas atau barang membuat beban subsidi semakin besar dan rentan tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan merekomendasikan subsidi langsung ini menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah di luar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Subsidi jadi tarik menarik subsidi harga atau langsung kita sudah lakukan sejak 2000'an kita kembangkan subsidi langsung terutama BBM dan juga listrik," ungkap Purnomo dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia pun menceritakan ketika beberapa tahun lalu saat dirinya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2000-2009, di mana saat itu terjadi lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah pun mau tak mau harus menaikkan harga BBM, termasuk avtur, avgas, hingga diesel. Namun, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat untuk mengurangi gejolak di masyarakat atas kenaikan harga BBM.

"Waktu krisis kita harus naikkan harga BBM, inget avtur, avgas, diesel oil, kemudian kembalikan ke rakyat dalam bentuk BLT cash transfer, ada sedikit gejolak tapi waktu itu bisa kita atasi dengan baik," ucapnya.

"Sekarang dipikirkan itu tiga, pertama Pertalite 90, kedua ada biosolar ditangani dengan biodiesel, kemudian minyak tanah ditangani dengan LPG ini membebani kita, itu lah yang kita lakukan itu proses yang terjadi di industri minyak dan gas tahun 2000an," tuturnya.

"Tapi memang kalau di listrik industri kita itu masih yang sifatnya monopoli dan monopsoni, kita punya alasan kuat yaitu UUD 45 Pasal 33, di satu sisi ada sumber kekayaan alam dikuasai negara kemudian barang-barang yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasasi negera, di beberapa kesempatan itu bisa jalan tapi ada kontrol dari pemerintah di minyak dan gas lewat SKK Migas kalau supply, kalau demand BPH Migas dan Pertamina, listrik di PLN, memang industri kita sangat klasik sekali," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa regulasi yang mengatur terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite akan terbit pada tahun ini.

"Insya Allah akan diumumkan di tahun 2025, bulannya nanti saya sampaikan ya," kata Bahlil singkat di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (6/1/2025).

Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan data terkait formula pendistribusian subsidi energi. Meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Setidaknya terdapat dua skema penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Salah satunya yakni dengan bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN," kata dia.

(wia)

Next Article Siap-Siap Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM Cs Jadi Uang Tunai!