Harianjogja.com, JAKARTA—Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di sektor manufaktur kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya produksi, hingga gangguan rantai pasok dunia dinilai berpotensi memicu gelombang PHK baru pada pertengahan 2026.
Sejumlah kalangan pekerja dan lembaga riset memperkirakan jumlah pekerja yang terdampak PHK masih akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menahan laju pemutusan hubungan kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan gejolak geopolitik global telah memberikan tekanan terhadap industri padat karya di Indonesia. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat biaya produksi perusahaan meningkat, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor.
“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip Minggu (31/5/2026).
Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Biaya Produksi
Said menilai tekanan terhadap industri nasional tidak hanya berasal dari pelemahan rupiah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi juga ikut meningkatkan beban operasional perusahaan sehingga mendorong sejumlah pelaku usaha melakukan efisiensi tenaga kerja.
Menurut dia, sebagian perusahaan bahkan memilih menghentikan operasional sebagai respons terhadap membengkaknya biaya produksi dan melemahnya permintaan pasar.
Salah satu contoh yang disorot KSPI adalah penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang berdampak pada sekitar 350 pekerja.
Said menilai kondisi tersebut berkaitan dengan tekanan biaya impor bahan baku dan melemahnya pasar ekspor.
Industri Otomotif hingga Tekstil Tertekan
Tekanan serupa, kata Said, mulai dirasakan sektor otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor disebut berdampak pada penurunan daya beli dan permintaan pasar.
Ia mencontohkan kasus PHK terhadap sekitar 200 buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi setelah penjualan kendaraan mengalami penurunan.
Selain industri elektronik dan otomotif, sektor tekstil, garmen, serta alas kaki juga dinilai menghadapi tekanan yang semakin besar.
KSPI memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai sekitar 9.000 pekerja dalam tiga bulan mendatang apabila tidak ada langkah penanganan yang efektif.
Core Indonesia Prediksi Tambahan PHK Hingga 20.300 Buruh
Kekhawatiran terhadap meningkatnya PHK juga tercermin dalam hasil kajian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia. Lembaga riset tersebut memproyeksikan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.
Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah, dalam publikasi bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu, memperkirakan sektor manufaktur akan menjadi sektor yang paling terdampak.
“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut.
Selain manufaktur, tambahan PHK diproyeksikan terjadi pada sektor jasa sebanyak 3.300 hingga 4.500 pekerja dan sektor pertanian sekitar 3.300 hingga 3.600 pekerja.
Dalam riset tersebut, Core Indonesia menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 untuk menghitung dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.
Proyeksi itu didasarkan pada asumsi bahwa hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan serta nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus Rp17.400 per dolar AS.
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi
Menanggapi meningkatnya kekhawatiran terhadap gelombang PHK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah terus memantau perkembangan di berbagai sektor usaha yang terdampak tekanan ekonomi.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi PHK yang lebih luas.
“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas sejumlah kasus PHK yang terjadi di berbagai daerah, termasuk penutupan operasional PT Xacti Indonesia yang berdampak pada ratusan pekerja.
Yassierli menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu sektor usaha yang menghadapi tekanan operasional, termasuk pemberian relaksasi kebijakan tertentu.
“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.
Pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi perkembangan kondisi industri nasional guna memastikan berbagai langkah mitigasi dapat berjalan efektif, terutama untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meminim
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
