Anggaran Infrastruktur Ditahan, Menteri PU Tunggu Arahan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU membahas terkait pelaksanaan anggaran 2025.

Anggaran infrastruktur sebelumnya ia sempat katakan ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena keterbatasan dana di dalam APBN. Membuat pengadaan proyek baru infrastruktur akan dihentikan sementara sampai adanya pencairan anggaran.

Seusai rapat tersebut, Dody mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan anggaran infrastruktur itu. Menurut Dody, semuanya masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Semua menunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden," kata Dody seusai rapat dengan Suahasil di kantornya, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Suahasil saat itu datang bersama dengan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman. Namun, mereka bungkam ketika ditanya wartawan alasan ditahannya anggaran infrastruktur ke depan.

Kata Dody, Kementerian PU memang sudah mendapatkan alokasi anggaran hingga 2025 untuk pelaksanaan pembangunan. Namun, banyak dari anggaran infrastruktur itu dibintangi oleh Kementerian Keuangan.

"Jadi sebenarnya kita 2025 hanya tinggal kerjanya saja, kan. Tapi karena arahan Lak Presiden begitu, kemudian semua anggaran, utama yang terkait infrastruktur, sementara di bintang dulu, kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan," ucap Dody.

"Bappenas, keuangan, kementerian terkait, pertanian, agama, dan beberapa kementerian terkait lainnya, agar kemudian program apapun yang dibebankan ke kita untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para kementerian lembaga terkait, dan semua sudah sesuai dengan perencanaan jangka menengah, jangka panjang dari Bappenas," tegasnya.

Dody mengatakan, dengan dibintanginya anggaran infrastruktur, bukan berarti beberapa proyek batak dikerjakan, melainkan hanya dijadwalkan ulang pengerjaannya atau rescheduling. Adapun untuk proses pengadaan lelang baru ditiadakan.

"Bukan tidak dibangun, tapi di-rescheduling lebih awal. Lelang-lelang baru, sementara belum. Tapi insya Allah sih, insya Allah kita akan tetap mengusahakan, semua yang ditargetkan bisa selesai on time," kata Dody.

Ia pun mengaku akan berbicara dengan Prabowo untuk menjelaskan ruang belanja di Kementerian PU ke depan yang terbatas itu. Menurutnya, alokasi anggaran yang ada di Kementerian PU pun sebetulnya 90% dalam bentuk anggaran yang telah terkomitmen atau tinggal bayar, sisanya yang berupa anggaran bebas guna hanya sekitar 4%.

"90% plus itu anggaran kita ini sudah commited sekian lama, setahun kah, dua tahun kah, tiga tahun kah, jadi sekarang tinggal bayar, tinggal nyelesain. Yang free, maksudnya free itu bisa pakai yang lain, paling 4%," kata Dody.

Oleh sebab itu, Dody menekankan, dari total anggaran yang 4% akan menyesuaikan dengan kebutuhan Prabowo untuk menjalankan program Asta Cita nya, khususnya terkait dengan anggaran ketahanan pangan, energi, dan air.

"Kalaupun kita akan melakukan sesuatu yang baru ini, untuk mendukung program Pak Presiden, misalnya, ya kita kan mesti bicara ya dengan Presiden, Pak Presiden, anggaran kita yang free cuma sekian nih, apakah yang ini dulu kita kerjakan nih, menghasilkan apa, baru review lagi, atau kami boleh mengajukan yang baru? Itu nanti kita diskusikan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, untuk 2025 anggaran Kementerian PUPR telah ditetapkan senilai Rp 116 triliun. Namun, setelah pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan dibagi dari total yang ditetapkan.

"Kalau anggaran yang kemarin untuk perumahan kan cuma Rp 5 triliun, yaitu Rp 5 triliun yang kesana. Sisanya, nanti minta sendiri. Proses usulan mulai tanggal 2 Januari. Bukan sekarang," kata Diana dilokasi yang sama.

(arj/mij)

Next Article Jokowi Habiskan Rp 135 T Untuk Infrastruktur, Termasuk PDN Kominfo