1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam APBN 2026 harus benar-benar inklusif dan berkeadilan. Ia menilai angka pertumbuhan saja tidak cukup jika tidak dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Yang paling penting sesungguhnya, Pak, ketika pemerintah dengan Badan Anggaran DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4 persen. Bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal kondisi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita ke depannya bisa 6, 7 sampai 8 persen. Namun Badan Anggaran selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan 5,4 persen adalah pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025).
Ia menyoroti rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi di angka 6,2, lebih buruk dibanding Vietnam. Menurut Said, perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan program sosial menjadi game changer agar pertumbuhan lebih efisien.
“Kalau itu serta dilakukan dan jalurnya benar tata kelolanya, itu bagian dari game changer agar pendekatan SDM kita akan luar biasa,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi akan langsung berdampak pada penerimaan negara.
“Kalau saya enggak salah hitung, setiap tumbuh tambahan 1 persen ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar Rp 220 triliun atau lebih. Jadi itu yang kita kejar. Kalau tambah setengah persen, income saya tambah Rp 110 triliun,” ucapnya.
Purbaya menegaskan pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan.
“Saya pikir dengan manage uang yang betul, yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, itu saja sudah tambahan signifikan ke pertumbuhan ekonomi dan otomatis ke pendapatan pajak kita,” katanya.
APBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan belanja negara Rp 3.842,7 triliun dan defisit Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.
sumber : Antara
