Pekerja menunjukkan minyak goreng MinyaKita sebelum dimasukkan kedalam kardus di salah satu mitra pengemasan MinyaKita di Cakung, Jakarta , Rabu (12/5/2025). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan komoditas bersubsidi seperti Minyakita, beras SPHP, maupun LPG 3 kilogram.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan komoditas bersubsidi seperti Minyakita, beras SPHP, maupun LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut diterapkan agar barang bersubsidi tetap dinikmati masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.
Menurut Sudaryono, larangan penggunaan barang bersubsidi dalam MBG sudah ditetapkan sejak awal melalui petunjuk teknis dan perhitungan anggaran program. Seluruh kebutuhan menu telah dihitung tanpa mengandalkan komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah.
"Jadi memang itu menjadi keharusan, tidak boleh memakai Minyakita, tidak boleh memakai beras SPHP dan gas melon 3 kilo. Karena memang diperuntukkan untuk yang memang membutuhkan subsidi," kata tokoh yang akrab disapa Mas Dar saat dijumpai di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan anggaran MBG juga telah disusun agar tetap mampu menyediakan menu yang aman dan bergizi tanpa memanfaatkan barang subsidi. Menurut dia, penggunaan minyak goreng bukan komponen biaya terbesar dalam penyusunan satu porsi makanan dibandingkan bahan pangan utama seperti ayam, telur, maupun sayuran.
Sudaryono menegaskan fokus utama BGN adalah memastikan setiap menu yang diterima anak-anak aman dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi. Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan orang tua mengetahui menu, kandungan gizi, serta jadwal distribusi makanan setiap hari.
BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan menu yang dinilai tidak layak atau pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan seluruh pengelolaan anggaran program harus dilakukan secara transparan karena menggunakan uang rakyat.

7 hours ago
3












































