2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pihaknya tidak memaksa siswa untuk mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah. Ia juga menepis anggapan bahwa pemberian MBG selama liburan dipaksakan untuk menghabiskan anggaran.
“Jadi, anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir,” kata Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
BGN menyadari bahwa perbaikan gizi siswa memang memerlukan konsistensi. Namun, BGN juga memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat untuk mengajukan permohonan apabila tetap ingin menerima MBG.
“Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering,” ujar dia.
Nanik juga meluruskan tudingan sejumlah kalangan yang menyebut pemberian MBG saat liburan dilakukan untuk menghabiskan anggaran.
“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun dengan target 6 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Namun, ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” paparnya.
Menurut dia, penghematan dapat dilakukan karena semula terdapat banyak dapur yang harus dibangun BGN. Namun, sejumlah yayasan atau mitra bersedia membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.
“Akhirnya, biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG sebesar Rp 15 ribu per porsi makanan; gaji karyawan BGN, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang saat ini hampir 100 ribu orang dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; serta biaya operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” ucap Nanik.
sumber : ANTARA
