1 day ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan kementeriannya diberikan tugas besar oleh Presiden Prabowo Subianto. Tugas itu adalah menyelaraskan rencana pembangunan dan kebijakan di seluruh kementerian di Kabinet Merah Putih.
"Kalau boleh saya jujur ini pekerjaan berat sekali," kata Rachmat saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Rabu, (13/11/2024).
Rachmat menceritakan Bappenas memiliki tugas menyelaraskan perencanaan dan kebijakan di 7 kementerian koordinator dan kementerian teknis yang ada di bawahnya. Dia meminta Komisi XI maklum apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian evaluasi kinerja pembangunan pemerintah dan penyusunan rencana pembangunan ke depan.
"Jadi hari-hari ini kami menerima hampir semua kementerian sekaligus Kemenko. Jadi izinkan kalau kami mengalami keterlambatan-keterlambatan, itu lah yang terjadi," kata dia.
Dia mengatakan pemerintah memang memperkuat peran lembaganya dalam hal membuat perencanaan. Namun, kata dia, dengan penguatan itupun evaluasi kebijakan dan pembuatan rencana kebijakan ke depannya membutuhkan waktu. Dia menyebut seluruh pegawai di Bappenas telah bekerja keras bahkan sampai larut malam.
"Saya dan teman-teman berembuk, kalau kami harus merencanakan semua perencanaan kementerian/lembaga, mereka tidak bisa tidur, ini beberapa kali saya telepon sekretaris kementerian kami jam 2 pagi baru selesai untuk perencanaan ke depan," kata dia.
Rachmat menjelaskan kompleksitas dalam pembuatan evaluasi pembangunan dan membuat rencana pembangunan ke depan. Dia bilang evaluasi harus dilakukan kepada kementerian dengan nomenklatur yang lama. Hal itu harus disinkronisasikan saat membuat perencanaan untuk kementerian dengan nomenklatur baru.
"Evaluasi ini masih dengan kementerian-kementerian yang masih digabung, sementara perencanaan itu kami rencanakan kementerian yang sudah terpisah," kata dia.
Sebelumnya, dalam rapat kerja hari ini, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI meminta Bappenas segera menyerahkan dokumen evaluasi terkait pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024. Evaluasi perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat lebih baik. Namun, Bappenas meminta waktu untuk menyiapkan dokumen evaluasi tersebut.
Jumlah kementerian pada masa Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto memang berbeda. Prabowo membentuk 53 kementerian dan lembaga di bawah bendera Kabinet Merah-Putih. Jumlah itu bertambah dibandingkan pada masa Presiden Jokowi yang berjumlah 34 K/L.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kabinet "Gemoy" Prabowo, Anggaran Cukup?
Next Article Soal Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Sri Mulyani: Kita Pelajari Dulu
