Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6/2026). ANTARA/HO-DPR RI
Harianjogja.com, JAKARTA—Isu mahalnya harga gas industri yang berujung ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan ribu buruh di Bekasi langsung mendapat respons cepat dari Wakil Ketua DPR RI.
Sufmi Dasco Ahmad bahkan menelepon langsung Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, di tengah acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).
Momen tersebut terjadi secara spontan saat Dasco hendak menyampaikan sambutan. Ia mengaku pidato yang telah disiapkannya mendadak berubah karena desakan persoalan gas industri yang dinilai sudah mendesak.
“Saya lagi di Rakernas KSPI, tadi ditanyakan soal gas industri. Ini pidato saya buyar semua gara-gara masalah gas,” ujar Dasco saat berbicara langsung melalui sambungan telepon yang turut diperdengarkan kepada peserta acara.
Dalam percakapan tersebut, Dirut Pertamina memastikan pihaknya segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kami akan segera koordinasi dengan PGN. Komitmen kami tentu melakukan penyesuaian agar masalah ini bisa segera ditangani,” kata Simon.
Ancaman PHK 55.000 Buruh
Masalah harga gas industri yang melonjak tajam kini menjadi ancaman serius bagi sektor manufaktur, khususnya industri keramik di Bekasi, Jawa Barat.
Disebutkan, potensi PHK bisa mencapai hingga 55.000 pekerja jika kondisi ini tidak segera diatasi. Kenaikan harga gas dinilai membuat biaya produksi membengkak dan tidak lagi kompetitif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan harga gas industri melonjak drastis dari sebelumnya sekitar 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per MMBTU.
Kondisi tersebut telah berdampak langsung pada operasional perusahaan. Bahkan, sejumlah pabrik besar dilaporkan sudah mulai tutup.
“Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup, yakni Granito. Lalu Milan Keramik dan Mulia Keramik juga terancam menyusul. Ini situasi yang sangat berbahaya,” ungkapnya.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Serikat pekerja pun mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini sebelum gelombang PHK benar-benar terjadi dalam skala besar.
Andi Gani menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan berharap solusi konkret dapat segera diambil dalam waktu dekat.
“Kami sudah koordinasi dengan Menteri ESDM. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan ada jalan keluar,” katanya.
Ia juga menyoroti ironi kondisi energi nasional. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil energi justru menghadapi persoalan ketersediaan dan harga gas di dalam negeri.
“Kita ini negara penghasil energi, tapi malah kekurangan gas di dalam negeri dan harus ekspor. Ini sangat miris,” ujarnya.
Sinyal Intervensi Cepat
Langkah cepat DPR dan respons Pertamina menjadi sinyal bahwa persoalan gas industri kini menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Jika tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya pada industri, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ketenagakerjaan dan ekonomi daerah.
Pemerintah diharapkan segera menghadirkan kebijakan yang mampu menstabilkan harga gas industri agar sektor manufaktur tetap bertahan dan gelombang PHK dapat dicegah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
