3 weeks ago
4
Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah tentang kuota haji Indonesia pada 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah RI akan memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jamaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.
"Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh," tegas Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
"Pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,"tegas dia.
Komitmen tersebut disampaikan Menhaj dalam acara forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Arab Saudi pada Senin (16/2/2026). Dalam kesempatan itu, Irfan memastikan Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030.
Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah. Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
"Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,"ujar Menhaj.
sumber : Antara
