2 hours ago
2
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meyakini revisi UU BUMN dapat rampung dengan cepat. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menuntaskan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) sebelum penutupan masa sidang pada 2 Oktober. DPR mengejar target penyelesaian RUU itu pascamelemahnya kewenangan Kementerian BUMN akibat kehadiran BPI Danantara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meyakini revisi UU BUMN dapat rampung dengan cepat. Keyakinan Dasco didasari banyaknya masukan masyarakat mengenai rencana revisi tersebut. Salah satunya terkait isu pejabat BUMN bukan sebagai penyelenggara negara.
“Itu kan karena memang sudah banyak masukan dari publik selama beberapa, hampir setahun ini kan,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Dasco menyebut sudah banyak masukan masyarakat mengenai UU BUMN. Hanya saja, ia memastikan DPR masih menerima masukan tambahan. Karena itu, ia optimistis revisi UU BUMN dapat segera rampung.
“Kita anggap partisipasi publiknya sudah banyak, ditambah dengan nanti tetap minta masukan dari publik tambahan-tambahan. Kemungkinan akan coba diselesaikan sebelum penutupan (masa sidang),” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Dasco juga menyinggung salah satu perubahan dalam revisi UU BUMN mengenai status Kementerian BUMN yang rencananya diubah menjadi badan. Perubahan nama menjadi Badan Penyelenggara BUMN itu didasarkan pada kenyataan bahwa Kementerian BUMN kini hanya berfungsi sebagai regulator, sedangkan fungsi operasional berada di bawah wewenang BPI Danantara.
“Dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, nanti kita lihat saja hasil pembahasan,” ucap Dasco.
Tercatat, sebenarnya UU BUMN baru saja direvisi untuk ketiga kalinya pada awal tahun ini. Namun, kini DPR memilih melakukan revisi keempat atas UU BUMN.
