Petugas menunjukkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. - Antara
Harianjogja.com, BANTUL—Kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mulai memengaruhi operasional sejumlah program pelayanan lapangan. Salah satu yang berpotensi terdampak adalah layanan jemput bola Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang selama ini menjadi andalan percepatan aktivasi identitas digital masyarakat.
Meski pelayanan masih berlangsung normal hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul mulai mengantisipasi kemungkinan penyesuaian program apabila kenaikan biaya operasional dan kebijakan efisiensi anggaran berlangsung dalam jangka panjang.
Kepala Disdukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, mengatakan layanan jemput bola yang menyasar kalurahan, sekolah, instansi pemerintah, hingga kelompok masyarakat masih tetap berjalan sesuai rencana. Namun, kondisi efisiensi penggunaan BBM mulai menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan program ke depan.
“Sementara masih bisa berjalan. Mungkin bulan-bulan berikutnya akan mulai terasa, sehingga nantinya perlu disesuaikan antara kemampuan dengan targetnya,” kata Kwintarto, Selasa (24/6/2026).
Program jemput bola selama ini menjadi strategi utama Disdukcapil Bantul untuk mempercepat aktivasi IKD. Melalui pendekatan tersebut, petugas mendatangi langsung masyarakat guna membantu proses pendaftaran dan aktivasi identitas kependudukan digital yang terintegrasi dengan sistem data kependudukan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode pelayanan langsung tersebut dinilai efektif karena mampu menjangkau warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk datang langsung ke kantor pelayanan.
Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran membuat Disdukcapil Bantul mulai melakukan perhitungan ulang terhadap kemampuan operasional di lapangan. Penyesuaian jadwal layanan menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan apabila biaya operasional terus mengalami peningkatan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pengurangan jadwal layanan jemput bola IKD, Kwintarto menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Menyesuaikan, namun tetap dioptimalkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Bantul tidak berencana menghentikan program jemput bola IKD. Sebaliknya, instansi tersebut akan mencari pola pelaksanaan yang lebih efisien agar target pelayanan tetap tercapai tanpa memberikan beban berlebih terhadap anggaran operasional.
Di tengah tantangan efisiensi tersebut, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Bantul terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data terbaru Disdukcapil Bantul, tingkat aktivasi IKD saat ini telah mencapai 26,15 persen dari total sasaran penduduk yang wajib melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.
“Masih 26,15 persen. Kita sendiri sedang mengejar target aktivasi IKD Bantul sebesar 30 persen atau sekitar 225.000 penduduk hingga akhir 2026,” kata Kwintarto.
Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah untuk memperluas pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital di kalangan masyarakat. Upaya percepatan aktivasi IKD pun tetap menjadi fokus Disdukcapil Bantul melalui berbagai strategi pelayanan, termasuk jemput bola ke wilayah-wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dalam proses aktivasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
