2 hours ago
1
Temui Menkeu, Asosiasi Pemerintah Provinsi ungkap dampak potongan TKD.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.
Haris menjelaskan bahwa penurunan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah, terutama dalam pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan pengelolaan belanja operasional pegawai. "Dengan TKD yang turun drastis, banyak daerah mengalami kesulitan, termasuk dalam membayar TPP dan biaya operasional pegawai yang tinggi," katanya.
Penurunan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur juga mengakibatkan kesulitan bagi banyak daerah dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Haris menambahkan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sehingga pengurangan ini dapat mengganggu program pembangunan prioritas.
Beberapa kepala daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa penurunan TKD bisa mengganggu kinerja aparatur sipil negara akibat keterlambatan pembayaran hak pegawai, yang berdampak pada produktivitas pemerintahan daerah. Gubernur Jambi menyebut bahwa daerahnya mengalami penurunan TKD dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun, yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
Meski demikian, Haris menyatakan bahwa Menteri Keuangan merespons positif aspirasi daerah dan berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun anggaran 2026. Pertemuan terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah lainnya, seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
