2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakpastian global mendorong penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Koordinasi antarlembaga dinilai penting guna meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah, sektor keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis mengatakan, industri jasa keuangan menghadapi tantangan yang tidak ringan pada tahun ini. Selain dipengaruhi kondisi domestik, tekanan juga datang dari konflik geopolitik dan meningkatnya proteksionisme di sejumlah negara.
“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak,” kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Aslan, tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Karena itu, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan pelaku industri menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia mencontohkan, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak Mei 2026. Di sisi lain, pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk memperkuat ruang fiskal dan menjaga stabilitas rupiah.
“Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” ujarnya.
Ekonom Universitas Indonesia Telisa Falianty menilai harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan seimbang. Menurut dia, dominasi salah satu kebijakan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.
“Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality,” kata Telisa.
Ia menambahkan, sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengganggu pelayanan publik. Di sisi lain, transmisi kredit ke sektor riil dinilai masih belum merata karena pertumbuhan pembiayaan masih terkonsentrasi pada korporasi besar, sedangkan kredit UMKM dan kredit modal kerja belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman),” ujar Telisa.
Sementara itu, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai korporasi dan lembaga keuangan perlu memperkuat mitigasi risiko melalui instrumen lindung nilai (hedging) di tengah volatilitas nilai tukar.
“Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar,” kata Piter.
Menurut dia, industri keuangan telah memiliki berbagai instrumen lindung nilai, seperti forex forward, domestic non-deliverable forward (DNDF), FX swap, FX option, cross currency swap, hingga interest rate swap. Sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Dari sisi industri, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Bob Tyasika Ananta mengatakan perseroan menyeimbangkan strategi ekspansi pembiayaan dengan penguatan kualitas aset, likuiditas, dan manajemen risiko agar pertumbuhan tetap berkelanjutan.
Menurut Bob, peluang pertumbuhan pembiayaan masih terbuka melalui sektor produktif, pembiayaan investasi, sektor perumahan, serta program-program prioritas pemerintah. Selain menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI juga menyiapkan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp444 miliar untuk mendukung operasional 296 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
