Foto ilustrasi bendera Palestina. / Freepik
Harianjogja.com, GAZA—Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam keras perlakuan Israel terhadap para tahanan Palestina. Mereka menyebut dugaan penyiksaan brutal di dalam penjara sebagai kejahatan perang dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataan yang dikutip jaringan televisi Al Jazeera, Hamas menyoroti kondisi di Penjara Ofer yang disebut berada di bawah pengawasan pejabat Israel, Itamar Ben-Gvir. Menurut Hamas, praktik yang terjadi di fasilitas tersebut dinilai melanggar hukum internasional sekaligus menantang norma-norma global yang mengatur perlindungan tahanan.
Hamas juga mengkritik sikap bungkam sebagian komunitas internasional terhadap situasi tersebut. Dalam pernyataannya, kelompok itu menilai persetujuan terhadap hukuman mati dan pembiaran atas perlakuan di dalam penjara telah mendorong apa yang mereka sebut sebagai “rezim fasis” untuk terus melanjutkan praktik kekerasan.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Nasser di Gaza, Ahmad Al-Farra, mengungkapkan bahwa kondisi jasad tahanan yang dikembalikan ke Gaza menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat. Ia menyatakan tingkat kerusakan pada tubuh korban mempersulit proses identifikasi.
Menurut Al-Farra, otoritas Israel disebut telah mengetahui identitas jasad yang dipulangkan, tetapi tidak membuka informasi nama-nama tersebut. Dari tujuh jasad yang diterima, hanya satu yang dapat diidentifikasi secara pasti.
Ia memaparkan sejumlah temuan yang mengindikasikan pembusukan parah maupun dugaan penyiksaan yang menghilangkan ciri-ciri identitas utama korban. Beberapa jasad dilaporkan disumpal kapas, yang menurutnya mengarah pada indikasi pencurian organ.
Al-Farra juga mencatat adanya tanda-tanda luka bakar pada bagian perut sejumlah jasad, termasuk bekas akibat benda panas seperti batang besi. Temuan tersebut disebut mengindikasikan korban mengalami penyiksaan sebelum meninggal dunia.
Menanggapi kondisi itu, Hamas mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret. Kelompok tersebut menegaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan rezim Zionis merupakan kejahatan perang yang terus berlangsung dan menuntut adanya pertanggungjawaban sesuai hukum internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
