Harga Gas Industri Melonjak, Bahlil Sebut Produksi Sumur Jabar Menurun

4 hours ago 3

Harga Gas Industri Melonjak, Bahlil Sebut Produksi Sumur Jabar Menurun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. /Instagram-Bahlil.

Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan harga gas industri yang belakangan dikeluhkan pelaku usaha disebut berkaitan erat dengan turunnya produksi sejumlah sumur gas di wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut memaksa pasokan gas untuk industri ditopang oleh liquefied natural gas (LNG) yang memiliki biaya jauh lebih tinggi dibandingkan gas pipa.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penurunan produksi hulu migas di sejumlah wilayah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga gas bagi industri nonpenerima fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurut Bahlil, pasokan gas pipa di kawasan Jawa bagian barat saat ini mengalami penurunan sehingga kebutuhan industri harus dipenuhi melalui pasokan LNG yang dikirim dari berbagai daerah penghasil, seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

"Sebagian sumur-sumur kita di daerah khususnya daerah Jawa Barat ke sini, itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG," tutur Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Penggunaan LNG dinilai menimbulkan biaya tambahan karena harus melalui proses pencairan, pengiriman antardaerah, hingga regasifikasi sebelum akhirnya dapat digunakan oleh pelanggan industri. Harga LNG sendiri disebut dapat mencapai sekitar US$20 per MMBtu.

Karena itu, pemerintah kini berupaya mencari formulasi yang dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan aspek keekonomian penyedia energi.

Bahlil mengaku telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi industri, pelaku usaha, hingga perwakilan serikat pekerja untuk membahas persoalan tersebut.

"Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya diberikan beban harga yang tinggi. Saya sudah rapat dengan asosiasi, dengan buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan," tutur Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menegaskan Indonesia tidak menghadapi persoalan ketersediaan gas secara nasional. Tekanan yang terjadi saat ini lebih berkaitan dengan harga gas yang harus dibayar oleh industri di luar skema HGBT.

"Kalau gas, secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujarnya.

Ia menjelaskan industri yang memperoleh fasilitas HGBT tetap menikmati harga gas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sekitar US$6 hingga US$8 per MMBtu. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga komersial yang harus dibayar oleh industri non-HGBT.

"Kalau gas, secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," kata Bahlil.

Ancaman PHK Mengemuka

Lonjakan harga gas industri juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja di sektor manufaktur. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menyebut sedikitnya 50.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan apabila persoalan harga gas tidak segera ditangani.

Menurut Andi Gani, harga gas industri mengalami kenaikan signifikan dari sekitar US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global sepanjang tahun ini.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani.

Ia mengaku telah menyampaikan peringatan kepada pemerintah sejak beberapa bulan terakhir mengenai dampak kenaikan harga gas terhadap sektor industri.

Salah satu sektor yang paling terdampak disebut berasal dari industri keramik. Bahkan, menurut Andi Gani, terdapat pabrik keramik besar di wilayah Bekasi yang telah memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pekerjanya.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

Pemerintah kini tengah menyusun solusi untuk menekan dampak kenaikan harga gas industri agar aktivitas produksi tetap berjalan dan risiko PHK massal dapat diminimalkan, terutama bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada pasokan energi gas sebagai bahan baku utama operasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sunartono

Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|