Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menambah penerima manfaat atau sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tiga bulan menjelang akhir 2025. Alokasi anggaran dilakukan pada APBD Perubahan 2025.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Suwarsono, mengatakan ada tambahan 25 unit rumah di tujuh belas kapanewon/ kecamatan di Bumi Sembada yang menjadi sasaran rehabilitasi RTLH.
Besaran anggaran per penerima manfaat berbeda-beda tergantung pada tingkat kerusakan dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ini ditentukan kepemilikan dokumen tertentu.
Sebagai contoh, rumah rusak berat untuk KK memiliki kartu keluarga miksin (KKM) dapat Rp20 juta, kartu keluarga rentan miskin (KKRM) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dapat Rp16 juta.
Lalu, rumah rusak sedang KKM dapat Rp15 juta serta KKRM dan SKTM Rp12 juta. Kemudian rusak ringan KKM dapat Rp10 juta serta KKRM dan SKTM Rp8 juta.
“Masih dalam proses pembuatan Surat Keputusan Bupati untuk penerima sasaran program RTLH tahap kedua,” kata Suwarsono dihubungi, Selasa (7/10/2025).
Dengan begitu belum ada proses pencairan anggaran rehabilitasi ke setiap penerima manfaat. Suwarsono menargetkan pencairan dapat dilakukan pada Oktober 2025. Dengan begitu rehabilitasi dapat selesai pada Desember tahun ini.
Adapun progress rehabilitasi program RTLH tahap pertama mencapai 96% dan akan selesai pada Oktober 2025. Ada 581 kepala keluarga (KK) sasaran dari jumlah awal 597 KK. Sebanyak 16 KK mengundurkan diri sebagai penerima manfaat. Belasan penerima manfaat ini telah diganti dengan KK lain untuk pelaksanaan tahap kedua.
Saat ini masih ada sekitar 6.300 RTLH di Sleman. Pemkab Sleman menargetkan penyelesaian RLTH enam tahun ke depan dengan asumsi ada 1.000 RTLH selesai direhab setiap tahunnya. Program rehabilitasi RTLH juga menjadi bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
Program tersebut bukan hanya pembangunan rumah baru, rehabilitasi RTLH bersumber dari Baznas dan swadaya pun ikut dihitung. Data-data rehabilitasi RTLH dari bermacam sumber pendanaan di Sleman juga telah dikirim ke Pusat di bawah payung tiga juta rumah.
“Enam tahun ke depan kami akan selesaikan RTLH yang masih ada. Meski memang akan muncul juga RTLH baru selama enam tahun tersebut,” katanya.
Kepala DPUPKP Sleman, Taupiq Wahyudi, mengatakan pihaknya hanya akan mengusulkan 456 unit rumah sebagai sasaran rehabilitasi pada 2026. “Paling nanti realisasinya tambah 30 persen, totalnya jadi sekitar 592 unit,” kata Taupiq.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
