1 day ago
10
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Top BUMD Award 2026 yang mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, menjelaskan, BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dia menilai, penguatan inovasi menjadi langkah krusial agar BUMD mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan serta menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Menurut dia, implementasi otonomi daerah menuntut adanya kemandirian daerah, termasuk dalam aspek pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, BUMD diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.
“BUMD harus mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis. Inovasi menjadi kunci agar keduanya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,”kata dia di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026) lewat keterangan tertulis.
Berikutnya Yusharto juga menyampaikan, pengelolaan BUMD telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembinaan dan pengawasan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
sumber : Antara
