1 week ago
26
Kantor Kementerian Pertahanan RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tukin Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Perpres baru tersebut membatalkan Perpres 104 Tahun 2018 tentang Tukin di Lingkungan Kemenhan, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti. Dengan begitu, pegawai hingga pejabat yang terdiri 17 kelas jabatan di lingkungan Kemenhan bakal mendapatkan kenaikan tukin.
"Benar, Kemhan telah menerima informasi terkait Peraturan Presiden mengenai penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kemhan," kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait kepada awak media di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pada Perpres 43/2026, kelas jabatan 17 mendapatkan tukin Rp 37,3 juta per bulan. Jabatan tertinggi ini merupakan eselon I di lingkungan Kemenhan, yang terdiri Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal. Pada Perpres 104/2018, mereka hanya menerima tukin Rp 29 juta.
Pun kelas jabatan 1 dan 2 atau pegawai dengan pangkat paling rendah di lingkungan Kemenhan, juga merasakan kenaikan tukin. Di Perpres baru, mereka masing-masing mendapatkan Rp 2,5 juta dan Rp 2,9 juta per bulan. Adapun pada Perpres lama, pegawai kelas jabatan 1 dan 2 hanya mendapatkan tukin Rp 1,9 juta dan Rp 2 juta.
Rico melanjutkan, dari sisi Kemenhan, kebijakan tersebut tentu disambut dengan baik. Kenaikan tukin sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja yang telah dilakukan Kemenhan dan TNI.
"Kenaikan tersebut juga menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah," ucap Rico.
