3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Kamis (6/2/2025). Membahas dampak kebijakan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Donald Trump. Terutama terkait kebijakannya mengenai pekerja tanpa dokumen.
Dalam rapat itu terlihat dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, serta para anggotanya seperti Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf.
"Kami dari DEN baru saja diterima Bbapak Presiden dengan agenda utama adalah memberikan laporan dan hasil rekomendasi dari DEN terkait sikap Indonesia dalam menghadapi pemerintahan Trump yang baru ini," kata Seto, saat memberikan keterangan pers.
Ia mengatakan DEN memberikan laporan terkait dampak potensi yang terjadi terhadap Indonesia dari sisi kebijakan Trump. Khususnya terkait dengan kebijakan tarif, imigrasi.
Chatib Basri mengungkapkan kebijakan di Amerika Serikat saat ini masih dihantui ketidakpastian. Terlebih belum semua pos menteri pemerintahan Trump terisi.
Namun dari dinamika itu, DEN menyoroti kebijakan deportasi yang dilakukan Presiden Trump, terhadap kelompok yang disebut undocumented atau pekerja yang tak memiliki dokumen resmi. Menurutnya banyak pekerja di AS yang "kerah biru" atau tanpa keahlian khusus diisi oleh pekerja tanpa dokumen.
"Jadi kalau ini kemudian dipulangkan maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik," katanya.
Dampaknya inflasi AS akan naik, yang membuat Bank Sentral AS, The Fed, tidak mudah untuk menurunkan suku bunga. Bahkan menurut Chatib berpotensi menaikkan tingkat bunga.
"Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar," kata Chatib.
Menurutnya ini akan berpengaruh terhadap Indonesia. Sehingga menurut Chatib, DEN merekomendasikan ruang untuk menjalankan kebijakan moneter, meski dengan ruang fiskal yang terbatas.
Ini terkait dengan reformasi struktural. Mulai dari penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, hingga implementasi dari GovTech yang dipercepat.
"Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles -nya itu akan bisa diatasi. Jadi langkah-langkah seperti ini yang tadi kami bahas dan Bapak Presiden mendukung sepenuhnya untuk perbaikan iklim investasi," katanya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Luhut Bocorkan Rencana Cara Bikin Warga RI Makin Taat Pajak
Next Article Terungkap! Ini Dibalik Kisah Prabowo Angkat Luhut Jadi Ketua DEN
