2 hours ago
1
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya menolak secara tegas wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Wacana itu sempat digulirkan sejumlah elite partai yang tergabung dalam pemerintahan.
"PDIP menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati dalam acara penutupan Rakernas I PDIP Tahun 2026 di Ancol, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026) malam WIB.
Presiden ke-5 RI tersebut menuturkan, PDIP menganggap pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi. "Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," ujar Megawati.
Dia menjelaskan, mekanisme pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, Megawati membantah klaim, sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
"Sebaliknya, pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ucap Megawati.
Menurut Megawati, langkah PDIP yang konsisten menolak pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur. "Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDIP akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri," ucapnya.
Dia pun mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata. "Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat," tutur Megawati.
sumber : Antara
