Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR menemukan truk, yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi, saat melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (30/5/2026). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
Harianjogja.com, JEPARA— Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali terungkap. Kali ini, BPH Migas bersama Komisi XII DPR menemukan sebuah truk yang diduga melakukan kecurangan saat pengawasan di wilayah Jepara, Jawa Tengah.
Temuan tersebut mengungkap modus yang tergolong rapi dan sulit dideteksi. Truk yang diamankan diketahui telah dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas besar serta menggunakan banyak identitas palsu untuk mengelabui sistem distribusi BBM subsidi.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut menggunakan hingga 16 QR code berbeda serta 18 pasang pelat nomor polisi palsu. Cara ini memungkinkan pelaku melakukan pembelian BBM subsidi berulang kali tanpa terdeteksi sistem.
“Modusnya seperti ‘helikopter’, yakni keluar masuk SPBU berkali-kali untuk mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar,” ujar Wahyudi.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, truk tersebut bahkan mampu menampung hingga sekitar 1.000 liter BBM subsidi. Hal ini dimungkinkan karena adanya tangki tambahan yang terhubung melalui selang ke bagian atas kendaraan.
Pengungkapan kasus ini dilakukan saat kegiatan pemantauan bersama anggota Komite BPH Migas dan Komisi XII DPR pada Sabtu (30/5/2026). Meski secara kasat mata transaksi terlihat normal, penyimpangan baru terdeteksi setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kendaraan.
Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, mengungkapkan bahwa praktik semacam ini sulit teridentifikasi hanya melalui kamera pengawas (CCTV). “Secara visual tidak ada yang mencurigakan. Tapi setelah dicek, ternyata ada tangki besar tersembunyi di dalam truk,” jelasnya.
Pihak DPR melalui Komisi XII juga menekankan pentingnya pengawasan ketat, mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang digelontorkan pemerintah. Penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Sementara itu, aparat kepolisian setempat menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kapolres Jepara menegaskan bahwa praktik serupa tidak boleh terjadi dan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
BPH Migas juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Laporan dari masyarakat dinilai sangat penting untuk mengungkap praktik kecurangan yang semakin kompleks.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih menjadi tantangan serius. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
