Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah pusat membagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani wilayah tertentu. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla yang saat ini diprioritaskan di enam provinsi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, termasuk beberapa menteri koordinator dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Ditemui dalam acara akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, Prasetyo mengatakan seluruh pihak telah diminta membantu penanganan karhutla.
"Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi, ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya," kata Prasetyo.
Enam Provinsi Jadi Prioritas
Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat setingkat menteri hanya bertanggung jawab atas satu wilayah tertentu. Pembagian dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dapat dipercepat.
Saat ini, pemerintah memusatkan perhatian pada enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas rawan karhutla. Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan secepatnya. Meski demikian, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus karhutla karena koordinasi lintas sektor dinilai sudah berjalan kuat.
"Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan termasuk heli untuk water bombing sampai APD dan penambahan pasukan, semua sudah dikerjakan," jelasnya.
12.880 Personel Dikerahkan
Upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebelumnya telah ditingkatkan pemerintah. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan untuk mendukung pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan. Rapat tersebut termasuk koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8).
Dalam rapat tersebut, salah satu arahan yang disampaikan adalah memberikan tambahan alat dan fasilitas pendukung pemadaman. Bantuan itu meliputi empat helikopter pengebom air atau water bombing, pompa air 100 unit, APD 2.000 unit, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air.
Wamen LH: Karhutla Butuh Kolaborasi
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menilai penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Perusahaan, TNI, Polri, kepala daerah, dan pihak lainnya perlu terlibat dalam upaya penanganan.
Diaz menyampaikan hal tersebut saat meninjau kawasan gambut terdampak karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Minggu.
"Kita tidak bisa menyelesaikan Karhutla dengan satu solusi saja atau dengan satu instansi saja. Kita membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari semua pihak," kata Diaz saat meninjau kawasan gambut terdampak karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Minggu.
Menurut Diaz, kondisi karhutla di Kalimantan Barat sudah menjadi kejadian luar biasa. Karena itu, penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan maupun satu instansi.
Gambut Jadi Tantangan Pemadaman
Diaz menjelaskan karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman karhutla. Api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga titik api sulit ditemukan dan dipadamkan secara tuntas.
Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja lebih keras untuk memastikan titik api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Karena itu, upaya pencegahan juga perlu diperkuat dari hulu, termasuk melalui pengawasan pembukaan lahan.
Diaz juga meminta perusahaan yang memiliki kegiatan di sekitar kawasan rawan karhutla ikut berkontribusi dalam pencegahan. Kontribusi tersebut diminta tetap dilakukan ketika lokasi kebakaran berada di luar wilayah konsesi perusahaan.
"Saya minta perusahaan ikut membantu. Bukan membantu saya, tetapi membantu kita semua. Pada akhirnya dampaknya dirasakan masyarakat, daerah, bahkan seluruh Indonesia," ujarnya.
Pembagian penanganan berdasarkan wilayah, pengerahan personel dan peralatan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Enam provinsi saat ini menjadi prioritas penanganan, sementara pembentukan satgas khusus belum direncanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
