Pengendara motor membeli makanan yang dijual petugas SPBU di depan SPBU Shell, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). Sejumlah SPBU swasta mengalami kelangkaan pasokan BBM. Beberapa SPBU swasta mengandalkan menjual makanan dan minuman sambil menunggu pasokan BBM tiba.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan masuk dalam tujuh hari ke depan, terhitung sejak Jumat (19/9/2025).
Kepastian ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat koordinasi dengan Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan sejumlah badan usaha swasta seperti Vivo, Shell Indonesia, BP-AKR, dan ExxonMobil. Skemanya, SPBU swasta akan membeli bahan bakar murni (base fuel) dari Pertamina, yang diizinkan melakukan impor tambahan. “Arahan dari Menteri ESDM itu tujuh hari sudah terisi di SPBU swasta,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Sebelumnya, Bahlil menegaskan stok nasional BBM dalam kondisi aman dengan cadangan 18–21 hari. Meski begitu, stok di SPBU swasta menipis karena kuota impor 2025 sudah habis lebih cepat. Pemerintah akhirnya membuka opsi impor tambahan melalui kolaborasi dengan Pertamina.
Dalam rapat, disepakati empat hal, yaitu impor dilakukan bersama Pertamina dengan skema base fuel, kualitas dipastikan lewat survei bersama, harga mengikuti mekanisme terbuka, dan implementasi dimulai segera dengan target paling lambat tujuh hari ke depan.
Ia menegaskan mekanisme impor tetap berbasis business to business (B2B). Pemerintah hanya mengatur tata kelola sesuai aturan, tanpa ikut campur dalam harga maupun kontrak. Dasarnya merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.
Kementerian ESDM juga menepis anggapan adanya larangan impor. Hingga Juli 2025, pangsa pasar BBM nonsubsidi di SPBU swasta mencapai 15 persen, naik dari 11 persen pada 2024. Pertamina Patra Niaga sendiri masih memiliki sisa kuota impor 7,52 juta kiloliter atau 34 persen, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi hingga akhir tahun.