2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat langkah transisi energi nasional dari ketergantungan pada energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), terutama tenaga surya.
Kebijakan tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya, khususnya Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE), untuk mempercepat peralihan sistem energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Perintah tersebut disampaikan setelah pemerintah menilai potensi gangguan pasokan energi dunia akibat ketegangan di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, termasuk situasi di jalur strategis pelayaran energi global seperti Selat Hormuz.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan percepatan transisi energi menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengantisipasi kemungkinan krisis pasokan minyak.
"Itu salah satu yang juga kita bicarakan saat rapat bersama Presiden, bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini," kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga melaporkan hasil rapat perdana Satgas EBTKE yang diikuti delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, serta petinggi PT PLN (Persero). Satgas itu, menurut dia, diberi mandat untuk segera mengeksekusi berbagai langkah percepatan transisi energi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, khususnya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar. Namun, penghentian operasional tersebut dilakukan secara paralel dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan.
"Bangun dulu penggantinya. Kalau dihentikan sebelum pembangkit baru tersedia tentu tidak ada pasokan listrik. Jadi paralel, begitu pembangkit baru beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD), pembangkit diesel langsung dimatikan," ujar Bahlil.
Ia menegaskan, dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi baru terbarukan.
Di sisi lain, percepatan transisi energi dinilai bukan sekadar agenda ketahanan energi, tetapi juga peluang strategis bagi industrialisasi nasional.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa percepatan transisi energi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang memberikan manfaat langsung bagi sektor manufaktur dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang besar dengan potensi energi terbarukan yang mencapai ribuan gigawatt, yang berasal dari tenaga surya, hidro, angin, bioenergi, dan panas bumi.
"Green jobs akan membuka peluang bagi insinyur, teknisi, ahli baterai, pekerja manufaktur panel surya, operator sistem penyimpanan energi baterai, hingga tenaga riset dan inovasi. Anak-anak muda Indonesia harus menjadi pelaku utama dan tidak hanya menjadi penonton dalam transisi menuju energi bersih," kata Eddy.
Ia menambahkan, Indonesia juga memiliki keunggulan strategis pada mineral kritis seperti nikel dan tembaga yang merupakan komponen penting dalam industri baterai kendaraan listrik, battery energy storage system (BESS), dan berbagai infrastruktur energi baru terbarukan.
sumber : Antara
