4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kembali ramai mengeluhkan aksi premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas). Banyak pelaku usaha merasa dipalak dengan berbagai alasan, mulai dari "uang keamanan" hingga uang jatah proyek. Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar sebagai solusi utama.
Said Iqbal mengakui di beberapa wilayah, ormas memang kerap meminta semacam "uang" kepada pelaku usaha. Namun, ia menilai hal itu terjadi karena kurangnya hubungan baik antara pengusaha dan masyarakat sekitar.
"Dalam batasan yang wajar, memang sebaiknya perusahaan ataupun wirausaha melakukan komunikasi dengan lingkungannya. Mereka ini bukan menara gading," kata Said Iqbal dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, di kawasan industri, hubungan antara perusahaan dan warga relatif lebih terjaga karena adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana ini biasanya digunakan untuk membantu lingkungan sekitar, termasuk ormas, sehingga jarang terjadi praktik pemalakan.
"Tapi kalau di luar kawasan industri, karena hubungan baik dengan lingkungan tidak terbangun dan CSR-nya juga tidak diarahkan ke lingkungan, di situlah biasanya ada kawan-kawan ormas ini yang mengutip sendiri," ungkapnya.
"Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi pengusaha sadar diri lah, Anda berusaha di tanah mereka kok," lanjutnya.
Ia menyoroti banyak pengusaha yang membeli tanah dengan harga murah untuk membangun ruko atau pabrik di luar kawasan industri. Akibatnya, warga yang dulunya memiliki tanah tersebut merasa kehilangan haknya.
"Oleh karena itu, bangunlah hubungan baik dengan lingkungan, agar kalau sudah terbangun tidak ada kutipan," tegasnya.
Said Iqbal mengatakan, selama hubungan baik dengan masyarakat terjalin, permintaan sumbangan biasanya tidak menjadi masalah besar.
"Sekecil apa pun mereka bisa terima kok, kalau hubungannya baik," kata dia.
Ia mencontohkan, dalam perayaan hari besar keagamaan atau peringatan 17 Agustus, kelompok organisasi masyarakat biasanya hanya meminta sumbangan sekitar Rp100.000-Rp200.000. "Kalau dikasih dengan ikhlas, mereka pasti terima," tambahnya.
Namun, dia menegaskan, praktik pemalakan tetap tidak bisa dibenarkan. Jika ada tindakan pemaksaan, pengusaha disarankan untuk melaporkan ke tingkat RT/RW terlebih dahulu sebelum membawa kasus ke pihak kepolisian.
"Jangan ribut terus. Saran kami lapor dulu ke RT/RW, kemudian kalau nggak bisa baru ke polisi," ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyoroti peran serikat buruh dalam menjembatani hubungan antara pekerja, pengusaha, dan ormas. Menurutnya, serikat buruh sering mengadakan kegiatan bersama dengan ormas, seperti peringatan 17 Agustus, untuk membangun kedekatan.
"Itu banyak yang hubungan baik, di Tambun, Sidoarjo, di Bantar Gebang," katanya.
Selain itu, serikat buruh juga memiliki dana sosial yang dikumpulkan dari iuran anggota. Dana ini sering digunakan untuk membantu kegiatan keagamaan, acara nasional, atau bahkan membantu tokoh ormas dan masyarakat yang mengalami kesulitan.
"Itu bukan perusahaan lho, tapi serikat pekerja," tegasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Pungli Hantui Kawasan Industri, Investor Mulai Terganggu
Next Article Tak Disangka, Pahlawan RI Ini Dulu Mantan Preman Pasar Senen
