1 hour ago
1
Anak-anak mengakses ponsel. Pakar mengungkapkan pentingnya pendampingan selama anak mengakses ruang digital.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat ditawar. Namun, implementasi kebijakan di bidang ini harus dilakukan secara transparan dan memiliki parameter yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi ekosistem digital.
Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti menilai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS akan berjalan efektif jika didukung oleh ekosistem yang memadai.
Menurut Indriyatno, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan parameter risiko platform digital. Transparansi dan objektivitas dalam proses penilaian risiko menjadi faktor penting agar implementasi regulasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak masih memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui Keputusan Menteri. Penjabaran tersebut diperlukan untuk memperjelas indikator risiko yang hingga kini masih dinantikan para pemangku kepentingan.
“Tantangan bagi penyelenggara sistem elektronik karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujar Indriyatno dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia berpandangan regulasi tersebut perlu memuat parameter yang objektif serta memberikan ruang bagi seluruh pihak, termasuk penyelenggara platform digital, untuk menyampaikan masukan. Dengan demikian, proses pengklasifikasian risiko dapat dilakukan secara transparan.
Tanpa parameter yang jelas, kata dia, berpotensi muncul distorsi serta ketidaksinkronan dalam klasifikasi risiko antarplatform digital yang pada akhirnya dapat menghambat upaya perlindungan anak.
