3 hours ago
2
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengatakan PBB menghadapi krisis keuangan terparah. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengatakan PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan mengancam keberlangsungan program-programnya. Anggaran yang dimiliki PBB bahkan diperkirakan dapat habis pada Juli tahun ini.
Guterres menulis dalam surat kepada para duta besar bahwa 193 negara anggota harus memenuhi pembayaran iuran wajib mereka atau secara fundamental merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari krisis.
Situasi tersebut terjadi setelah kontributor terbesar PBB, Amerika Serikat (AS), menolak berkontribusi pada anggaran reguler dan anggaran penjaga perdamaian. AS juga menarik diri dari sejumlah badan yang dinilai sebagai “pemborosan uang pembayar pajak”.
Guterres mengatakan PBB pernah menghadapi krisis keuangan pada masa lalu, tetapi situasi saat ini dinilainya “sangat berbeda”. “Keputusan untuk tidak memenuhi iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Sekretaris Jenderal PBB, tanpa menyebutkan negara anggota tertentu.
Ia mengatakan integritas seluruh sistem bergantung pada kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban hukum mereka berdasarkan Piagam PBB untuk membayar kontribusi yang telah ditetapkan. Guterres menambahkan, tahun 2025 berakhir dengan jumlah iuran belum dibayar memecahkan rekor, setara dengan 77 persen dari total iuran yang seharusnya terkumpul.
“Saya tidak dapat melebih-lebihkan urgensi situasi yang kita hadapi sekarang. Kita tidak dapat melaksanakan program dengan anggaran yang belum terkumpul,” ujarnya, dilansir dari laman BBC News, Sabtu (31/1/2026).
Ia menulis, intinya jelas, semua negara anggota harus menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu, atau negara-negara anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan PBB.
Guterres sebelumnya telah memperingatkan PBB menghadapi posisi keuangan paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, PBB sedang berpacu dengan waktu menuju kebangkrutan.
