JOGJA—Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah di DIY. Meski seribu lebih rumah masuk sasaran rehabilitasi pada 2026, kebutuhan penanganan hunian tidak layak masih tergolong tinggi, terutama di Kabupaten Sleman dan Bantul.
Data dari lima kabupaten/kota menunjukkan program RTLH tetap menjadi prioritas meski sebagian daerah menghadapi keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
Di Kota Jogja, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) mencatat progres penanganan RTLH hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 30%. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada November mendatang.
Analis Kebijakan Ahli Muda DPUPKP Kota Jogja Yunita Rahmi Hapsari mengatakan program peningkatan kualitas RTLH yang bersumber dari APBD Kota Jogja dan APBN masih berjalan.
“Untuk penanganan RTLH sampai saat ini baru sekitar 30 persen. Kami harapkan pada November nanti seluruh kegiatan peningkatan kualitas RTLH yang bersumber dari APBD maupun APBN sudah selesai,” ujarnya, Selasa (23/6).
Tahun ini Kota Jogja menangani 173 unit RTLH yang terdiri atas 63 unit dari APBD Kota Jogja, dua unit dari APBD DIY, serta 108 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN.
Selain itu, sebanyak 49 rumah telah direhabilitasi melalui pendanaan corporate social responsibility (CSR). Pemkot Jogja mengalokasikan Rp595 juta dari APBD Kota, Rp40 juta dari APBD DIY, dan Rp2,16 miliar dari APBN melalui BSPS.
Di Kabupaten Bantul, program RTLH tahun ini menyasar 89 rumah dengan total anggaran sekitar Rp2,17 miliar yang bersumber dari APBD. Hingga Juni 2026, sebanyak 42 rumah telah masuk tahap pertama pencairan bantuan dan masih dalam proses pembangunan.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul Erwin Prasmanta mengatakan bantuan yang diberikan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta per rumah sesuai tingkat kerusakan.
“Untuk RTLH 2026, jumlah sasaran sebanyak 89 rumah dengan total anggaran sekitar Rp2,17 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul,” kata Erwin. Meski program terus berjalan, kebutuhan penanganan RTLH di Bantul masih cukup besar.
"Jumlah rumah yang tidak layak dan perlu disasar masih banyak sekitar 2.000-an," katanya Selasa.
Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk memperbaiki 256 RTLH pada 2026. Masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp20 juta yang bersifat stimulan sehingga tetap membutuhkan swadaya masyarakat.
Kepala Bidang Perumahan DPUPRKP Gunungkidul Nur Giyanto mengatakan proses program sudah berjalan dengan pengiriman material ke lokasi pembangunan. “Masing-masing keluarga memperoleh bantuan perbaikan Rp20 juta. Target kami, perbaikan RTLH bisa selesai di akhir September,” katanya.
Kepala DPUPRKP Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto mengatakan alokasi tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang hanya Rp4,9 miliar untuk 246 unit RTLH. “Untuk 2026 telah dialokasikan sebesar Rp5,12 miliar agar dipergunakan memperbaiki RTLH sebanyak 256 unit,” kata Rakhmadian.
Sasaran Terbanyak
Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan sasaran rehabilitasi RTLH terbanyak pada 2026. Pemkab Sleman mengalokasikan Rp8,8 miliar untuk menangani 615 unit rumah, meningkat dibandingkan tahun lalu yang menyasar 550 unit dengan anggaran Rp8,3 miliar.
Staf Perumahan Swadaya Bidang Perumahan DPUPKP Sleman Septian Agus Hermanto menjelaskan pelaksanaan program dimulai awal Juli dan dilakukan dalam dua tahap.
“Kami membagi penanganan RTLH dalam dua periode penanganan. Juli nanti kami gelar untuk 466 unit dengan anggaran sekitar Rp4 miliaran. Sebagian lagi kami tangani ketika APBD Perubahan,” katanya.
Program rehabilitasi RTLH tersebar di seluruh kapanewon di Sleman. Hingga kini, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar karena berdasarkan data per 17 Januari 2025 masih terdapat sekitar 7.141 RTLH di wilayah tersebut.
Adapun di Kabupaten Kulonprogo, program RTLH tetap berjalan tanpa terdampak pemangkasan anggaran. Target awal 189 unit rumah disesuaikan menjadi 180 penerima setelah proses verifikasi faktual.
Sekretaris DPUPKP Kulonprogo Sulung Ambang Sujagad mengatakan progres fisik pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 25%.
"Saat ini bantuan sudah di masing-masing rekening penerima, tinggal pelaksanaan fisik. Untuk progres fisik kurang lebih sudah mencapai 25 persen," ujarnya.
Menurut Sulung, penyesuaian sasaran dilakukan karena terdapat delapan calon penerima yang rumahnya sudah layak huni, ada yang tidak sanggup memenuhi syarat swadaya, serta satu calon penerima meninggal dunia tanpa ahli waris. "Tidak ada pemangkasan untuk bantuan RTLH," tegasnya.
Program tersebut tersebar di 49 kalurahan pada 12 kapanewon. Kapanewon Sentolo menjadi wilayah dengan penanganan terbanyak, khususnya di Kalurahan Sukoreno yang memiliki 11 penerima manfaat.
Meski ratusan rumah telah masuk sasaran rehabilitasi pada 2026, kebutuhan hunian layak di DIY masih menjadi tantangan. Pemerintah daerah masih harus mempercepat penurunan jumlah RTLH melalui dukungan APBD, APBN, CSR, maupun partisipasi swadaya masyarakat.
Pemerintah kabupaten/kota di DIY tetap memprioritaskan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Meski kemampuan anggaran berbeda-beda, seluruh daerah menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin dan rentan melalui APBD, APBN, corporate social responsibility (CSR), maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
TARGET PERBAIKAN RTLH DIY
//GUNUNGKIDUL
- Target RTLH 2026: 256 unit
- Anggaran: Rp5,12 miliar
- Bantuan per rumah: Rp20 juta
- RTLH tersisa: 16.292 unit
//SLEMAN
- Target RTLH 2026: 615 unit
- Anggaran: Rp8,8 miliar
- RTLH tersisa: 7.141 unit
- Bantuan: Rp10 juta-Rp20 juta sesuai tingkat kerusakan
// BANTUL
- Target RTLH 2026: 89 unit
- Anggaran: Rp2,17 miliar
- RTLH tersisa: sekitar 2.000 unit
- Bantuan: hingga Rp30 juta per rumah
//KULONPROGO
- Target RTLH 2026: 180 unit
- Program tersebar di 49 kalurahan
- Menjangkau 12 kapanewon
- Prioritas tanpa pemangkasan anggaran
// KOTA JOGJA
- /Target RTLH 2026: 173 unit/
- APBD Kota: 63 unit
- APBD DIY: 2 unit
- BSPS APBN: 108 unit
- Tambahan rehabilitasi melalui CSR: 49 unit
- Realisasi hingga Juni 2026: sekitar 30%
// DATA RTLH TERSISA
- 292 unit RTLH masih tercatat di Gunungkidul
- 141 unit RTLH masih tercatat di Sleman
- sekitar 2.000 unit RTLH masih tercatat di Bantul
- 313 unit target perbaikan RTLH di DIY pada 2026
- Rp20 juta menjadi besaran bantuan yang paling banyak digunakan
Sumber: DPUPRKP Gunungkidul, DPUPKP Sleman, DPUPKP Bantul, DPUPKP Kulonprogo, dan DPUPKP Kota Jogja. (may)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
