8 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana agar kembali produktif dan menopang ketahanan pangan daerah. Revitalisasi sawah menjadi fokus utama penanganan pascabencana di Aceh.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat meninjau persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Ahad (11/1/2026).
Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan, sawah terdampak bencana akan masuk program optimalisasi lahan agar bisa kembali ditanami. “Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” kata Tito.
Pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui pemetaan sawah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tito menjelaskan terdapat dua pendekatan pemulihan, yakni optimalisasi lahan dan cetak sawah.
“Optimalisasi lahan itu lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain,” katanya.
Untuk wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Tito menegaskan pemerintah memilih skema optimalisasi lahan karena lebih cepat diterapkan dibanding cetak sawah. Sawah akan dibersihkan dari lumpur, lalu didukung benih, pupuk, irigasi, serta alat dan mesin pertanian. “Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” ujarnya.
Tito juga menyebut aktivitas perekonomian di Kabupaten Gayo Lues mulai berjalan normal. Pasar, restoran, hotel, warung, hingga toko kembali beroperasi, sementara pasokan BBM dan LPG dinilai mencukupi.
Namun, masih terdapat kampung yang rumah warganya terdampak bencana.
Mendagri meminta Bupati Gayo Lues segera merampungkan pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Untuk rumah rusak berat, opsi hunian tetap masih terkendala ketersediaan lahan pemerintah.
“Yang berat tidak punya pilihan, indeksnya 60 juta. Kalau dibangunkan, namanya huntap. Tapi di Gayo Lues tidak ada tanah pemerintah, perlu biaya pembebasan lahan sekitar Rp25 miliar,” kata Tito.
Ia menyatakan akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Menteri Perumahan. Selain perumahan, masyarakat terdampak juga berpeluang masuk program bantuan sosial reguler. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan, Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
“Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” ujar Tito.
Akses jalan darat di Gayo Lues berangsur pulih sehingga distribusi logistik dinilai cukup lancar. Tito menyebut telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan bantuan beras sesuai permintaan pemerintah daerah. “Kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” kata Tito.
